TARAKAN – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Tarakan berlangsung semarak dan penuh makna. DPC SP Kahutindo Kota Tarakan menggelar dialog interaktif dalam rangka May Day Kahutindo Expo 2026 yang dipusatkan di Lapangan Bandara Juwata, Kamis (30/4/2026) malam.
Mengangkat tema strategis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sekaligus pembentukan Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan di Kalimantan Utara, forum ini menjadi ruang penting mempertemukan buruh, pemerintah, dan legislatif untuk membahas masa depan hubungan industrial di daerah.
Sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber, di antaranya Sekretaris DPC SP Kahutindo Kota Tarakan Ahmad Hamzah, Ketua DPC Kota Tarakan Rudi, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah, Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya Aulianegara, S.H., Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tarakan Masbuki, serta Kabag SDM Polres Tarakan AKP Kistaya, S.Sos., M.H. Kegiatan juga dihadiri Ketua DPD FSP Kahutindo Kaltara Achmad Syamsuddin Rifai beserta puluhan pengurus dan anggota serikat pekerja.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menegaskan bahwa dialog May Day harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret, bukan hanya menjadi agenda seremonial tahunan.
Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua DPRD Kaltara yang dinilainya tetap meluangkan waktu di tengah kesibukan.
“Ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperhatikan persoalan ketenagakerjaan di daerah,” ujarnya.
Syamsuddin menegaskan, Komisi IV DPRD Kaltara akan segera mengundang Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara untuk membahas lebih mendalam isu PKWT dalam forum lanjutan yang lebih komprehensif.
Ia juga memastikan bahwa pembahasan khusus PKWT akan dimasukkan dalam agenda resmi Komisi IV, di luar agenda rutin seperti Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan yang juga tengah didorong pembentukannya.
“Selain Satgas Pengawasan, kami akan fokus membahas PKWT secara khusus bersama Dinas Tenaga Kerja dan pihak terkait. Ini penting untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja,” tegasnya.
Syamsuddin mengungkapkan, berdasarkan data terbaru, jumlah tenaga kerja di Kalimantan Utara mencapai sekitar 314 ribu orang dari total penduduk kurang lebih 700 ribu jiwa. Namun, ia menyoroti bahwa data spesifik mengenai pekerja berstatus PKWT masih belum terpetakan secara rinci.
“Karena itu, sesuai arahan Ketua DPRD, kami akan menjadwalkan rapat lanjutan bersama Dinas Tenaga Kerja, serikat pekerja, dan pihak terkait untuk membahas secara khusus persoalan ini,” jelasnya.
Dialog interaktif berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta yang hadir. Isu kepastian kerja, perlindungan hukum, serta pengawasan ketenagakerjaan menjadi sorotan utama dalam diskusi.
Melalui momentum May Day 2026 ini, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja melalui regulasi, pendataan yang akurat, serta pengawasan yang lebih efektif di lapangan.(*)