TARAKAN – Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 DPRD Kaltara terus memperkuat fungsi pengawasan dengan menggelar rapat konfirmasi dan klarifikasi data hasil monitoring bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat yang berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat (23–24/04/2026), dipusatkan di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, S.H., didampingi Sekretaris Pansus Herman, S.Pi., serta dihadiri para anggota Pansus yakni Yancong, S.Pi., Ruman Tumbo, S.H., Alimuddin, S.T., H. Hamka M, S.I.P., M.H., dan H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring lapangan yang sebelumnya telah dilakukan Pansus ke berbagai lokasi program pemerintah daerah.
Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, menegaskan bahwa forum klarifikasi ini menjadi tahapan penting untuk memastikan kesesuaian antara laporan OPD dengan kondisi riil di lapangan.
“Rapat konfirmasi dan klarifikasi ini menjadi bagian krusial untuk memastikan bahwa seluruh data yang disampaikan benar-benar valid dan sesuai fakta di lapangan. Kami ingin memastikan program pemerintah berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Dino.
Sejumlah OPD hadir secara bergantian memaparkan capaian program sekaligus memberikan penjelasan atas temuan Pansus. Di antaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pertanian, hingga Dinas Perhubungan.
Pada hari kedua, klarifikasi dilanjutkan dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Sekretaris Pansus, Herman, menekankan pentingnya keterbukaan data dari setiap OPD agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.
“Kami mendorong seluruh OPD menyampaikan data secara komprehensif. Dari sinilah nantinya akan lahir rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan,” ujarnya.
Pansus LKPj menegaskan bahwa validasi data ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi strategis yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kaltara.
Melalui proses pendalaman berbasis data ini, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Utara. (*)