TANJUNG SELOR – Komisi III DPR RI memberikan apresiasi terhadap sinergi yang dibangun aparat penegak hukum di Provinsi Kalimantan Utara dalam menjaga keamanan dan meningkatkan kualitas penegakan hukum. Apresiasi tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Gedung Rupatama Bhara Daksa, Mapolda Kalimantan Utara, Kamis (24/7/2026).
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah, sekaligus memperkuat koordinasi antara DPR RI dengan institusi penegak hukum di wilayah perbatasan.
Kegiatan dihadiri Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Agus Wijayanto, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Yusuf, S.I.K., M.Hum., para Pejabat Utama Polda Kaltara, para Kapolres dan Kapolresta jajaran. Turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Utara beserta jajaran, serta Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI.
Dalam sambutannya, Tim Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan sistem penegakan hukum di daerah berjalan secara efektif, profesional, transparan, dan akuntabel.
Selain menyerap berbagai masukan dari daerah, hasil pertemuan bersama Polda Kaltara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, dan BNNP Kalimantan Utara akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama mitra kerja di tingkat pusat.
Pada kesempatan itu, Kapolda Kaltara, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, dan Kepala BNNP Kalimantan Utara memaparkan berbagai capaian kinerja, kondisi penegakan hukum, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang telah dijalankan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Utara.
Paparan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog dan tanya jawab bersama anggota Komisi III DPR RI yang membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum.
Dalam forum tersebut, Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kepada Polda Kalimantan Utara atas sinergi yang terjalin dengan Kejaksaan Tinggi dan BNNP. Menurut Komisi III, koordinasi yang baik antarinstansi menjadi modal penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah Kalimantan Utara.
Komisi III DPR RI berharap sinergi tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat Kalimantan Utara merupakan wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki tantangan tersendiri dalam penegakan hukum.
Sebagai penutup kegiatan, Kapolda Kalimantan Utara menyerahkan plakat kepada Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI yang kemudian dilanjutkan dengan pertukaran plakat sebagai simbol penghormatan, kemitraan, dan komitmen memperkuat kerja sama antara DPR RI dan aparat penegak hukum di Kalimantan Utara.
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai wujud komitmen seluruh pihak untuk terus membangun kolaborasi dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan. (*)