JAKARTA– Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Krayan terus diperjuangkan. Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Gat Khaleb, bersama sejumlah pemangku kepentingan menyampaikan aspirasi masyarakat Krayan terkait kondisi jalan yang masih menjadi kendala utama bagi aktivitas warga.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Jumat (24/7/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Utara, Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, serta Anggota DPRD Kabupaten Nunukan.
Gat Khaleb mengatakan, persoalan infrastruktur jalan di Krayan menjadi perhatian bersama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat perbatasan.
Menurutnya, kondisi sejumlah ruas jalan penghubung antarwilayah yang belum optimal menyebabkan mobilitas masyarakat terganggu, terutama ketika terjadi cuaca buruk yang memperparah kondisi jalan.
“Kami datang untuk menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Krayan terkait persoalan konektivitas jalan. Sampai hari ini, akses antar desa dan antar kecamatan masih menjadi tantangan bagi masyarakat,” ujar Gat Khaleb.
Ia menilai, pembangunan infrastruktur perbatasan harus menjadi prioritas karena kawasan tersebut memiliki posisi strategis sebagai wilayah terdepan Indonesia.
“Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang menjadi wajah bangsa. Krayan juga merupakan bagian dari wajah Republik Indonesia. Karena itu, perhatian pemerintah harus diwujudkan melalui pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Gat Khaleb berharap perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan tidak berhenti pada komitmen, tetapi diwujudkan dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
“Kami ingin masyarakat Krayan merasakan kehadiran negara. Mereka harus bangga menjadi bagian dari Indonesia karena mendapatkan pelayanan dan pembangunan yang layak,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak juga membahas langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan infrastruktur Krayan.
Kolaborasi antara DPR RI, DPRD Provinsi Kaltara, DPRD Kabupaten Nunukan, Pemerintah Provinsi Kaltara, serta pemerintah pusat dinilai menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara, Tri Bakti Mulianto, S.T., M.T., menyampaikan rencana penanganan jalan penghubung Malinau–Krayan melalui program pembangunan bertahap.
Untuk kontrak tahun 2026–2027, pekerjaan tersebut diperkirakan bernilai sekitar Rp400 miliar dengan rencana pembangunan sekitar 14 kilometer jalan dan 7 unit jembatan.
Sejumlah jembatan strategis yang masuk dalam rencana pekerjaan di antaranya Jembatan Semamu dan Jembatan Binuang.
“Harapannya pada tahun 2027 nanti ruas tersebut dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita doakan pekerjaan berjalan sesuai rencana,” ujar Gat Khaleb mengutip penjelasan BPJN Kaltara.
Pemerintah dan legislatif berharap pembangunan infrastruktur di Krayan dapat terus berlanjut sehingga konektivitas wilayah perbatasan semakin kuat dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan lebih mudah. (*)