TANJUNG SELOR – Persoalan administrasi kependudukan yang tidak sejalan dengan lokasi usaha menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyulitkan nelayan dan petambak dalam mengakses bantuan pemerintah, terutama bagi masyarakat yang menjalankan usaha di luar wilayah administrasi tempat mereka tercatat sebagai penduduk.
Anggota DPRD Kaltara, H. Hamka mengungkapkan, persoalan ini terjadi pada sejumlah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tarakan, tetapi lokasi usaha tambak mereka berada di wilayah Kabupaten Bulungan.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam penyaluran bantuan karena program pemerintah umumnya memiliki ketentuan mengenai identitas penerima dan wilayah sasaran.
“Ada masyarakat yang secara administrasi ber-KTP Tarakan, tetapi lokasi tambaknya secara geografis berada di wilayah Bulungan,” jelas Hamka.
Ia mengatakan, persoalan lintas wilayah tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, masyarakat yang menjalankan usaha perikanan maupun pertambakan tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.
Di sisi lain, penyaluran bantuan harus tetap memperhatikan aturan administrasi, kewenangan pemerintah, serta persyaratan penerima manfaat.
Hamka menilai, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
“Kondisi seperti ini perlu dicarikan solusi melalui koordinasi antarpemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan perhatian sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, perbedaan alamat kependudukan dan lokasi usaha seharusnya tidak membuat masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh program pemberdayaan. Terlebih, sektor perikanan dan pertambakan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat di Kaltara.
Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menyusun mekanisme yang memungkinkan persoalan administrasi lintas daerah tersebut ditangani tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat yang memiliki usaha di wilayah berbeda justru kesulitan mendapatkan akses bantuan,” pungkasnya.














Leave a Reply
View Comments