TANJUNG SELOR – Penguatan kualitas produk hukum daerah menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan setiap peraturan daerah (Perda) memiliki kepastian hukum, dapat diterapkan secara efektif, serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Dialog Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah yang difasilitasi DPRD Kaltara bersama DPD RI.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat hubungan kerja antara DPRD Kaltara, DPD RI, dan Kementerian Hukum dalam proses pembentukan regulasi daerah.
“Melalui dialog ini, DPRD Kalimantan Utara bersama DPD RI dan Kementerian Hukum berkomitmen terus memperkuat sinergi agar setiap produk hukum daerah yang dilahirkan memiliki kepastian hukum, efektif diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diselenggarakan DPD RI melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI bekerja sama dengan Kantor DPD RI Provinsi Kaltara. DPRD Kaltara turut memfasilitasi pelaksanaan dialog sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemantauan dan evaluasi pembentukan peraturan daerah.
Menurut Djufrie, proses pembentukan Perda tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi legislasi. Setiap regulasi perlu disusun dengan memperhatikan kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan, serta kebutuhan dan karakteristik masyarakat daerah.
“Melalui kegiatan ini, pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat proses legislasi daerah. Setiap produk hukum yang dibentuk perlu memperhatikan kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan, serta kebutuhan masyarakat di daerah,” ungkapnya.
Ia menegaskan, sinergi antarlembaga diperlukan agar regulasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Djufrie berharap, melalui koordinasi dan evaluasi bersama, kualitas produk hukum daerah di Kaltara semakin diperhatikan sehingga setiap Perda yang dibentuk dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.













Leave a Reply
View Comments