TANJUNG SELOR – Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, kebijakan pemerintah bukan sekadar dokumen resmi. Regulasi yang tepat dapat menjadi salah satu pijakan untuk mendorong pembangunan wilayah dan memperluas kesempatan hidup yang lebih baik.
Hal tersebut menjadi perhatian Ketua Bapemperda DPRD Kalimantan Utara, H. Supaad Hadianto, dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah di Kaltara.
Supaad menilai sejumlah rancangan regulasi yang masuk dalam Propemperda 2026 memiliki arti strategis bagi masyarakat. Di antaranya Ranperda tentang pengembangan kawasan perbatasan dan perlindungan tenaga kerja lokal.
Kedua regulasi tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan daerah, terutama bagaimana pembangunan dapat menjangkau wilayah perbatasan dan masyarakat lokal memperoleh perlindungan serta kesempatan dalam dunia kerja.
Namun, proses pembentukan Perda tidak selalu berjalan cepat. Dari 16 Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2026, Supaad memperkirakan realisasi Perda tahun ini paling tinggi hanya mencapai 50 persen.
Ia menjelaskan, salah satu hambatan utama adalah proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri yang membutuhkan waktu karena melibatkan kementerian teknis terkait.
Selain persoalan administrasi, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan. Penyusunan naskah akademik membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara anggaran perjalanan teknis mengalami pemangkasan sekitar 70 hingga 80 persen.
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Supaad menekankan pentingnya menentukan regulasi berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Baginya, keberhasilan pembentukan Perda tidak semata-mata dilihat dari banyaknya aturan yang disahkan, tetapi dari sejauh mana regulasi tersebut dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi warga Kaltara.














Leave a Reply
View Comments