Nasir Kawal Usulan Listrik Gratis di Sebatik, Harapkan Terealisasi pada 2027

Muhammad Nasir saat menyerap aspirasi warga mengenai bantuan pemasangan sambungan listrik gratis di Kecamatan Sebatik.

NUNUKAN – Harapan masyarakat Sebatik, Kabupaten Nunukan, untuk mendapatkan bantuan pemasangan sambungan listrik gratis memasuki tahap pengawalan di tingkat pemerintah pusat. Data usulan calon penerima yang dihimpun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas ESDM disebut telah disampaikan ke pusat.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, saat menggelar reses di Kecamatan Sebatik. Persoalan sambungan listrik gratis menjadi salah satu aspirasi utama yang dipertanyakan masyarakat dalam pertemuan tersebut.

Nasir menjelaskan, masuknya data usulan ke pemerintah pusat merupakan langkah awal yang perlu ditindaklanjuti dengan pengawalan secara berkelanjutan. Ia berharap program tersebut memperoleh dukungan program dan alokasi anggaran sehingga dapat direalisasikan pada 2027.

Menurut anggota Komisi II DPRD Kaltara itu, penyampaian data belum berarti seluruh usulan otomatis disetujui. Masih ada tahapan verifikasi, penentuan calon penerima, serta penyesuaian dengan kebijakan dan kemampuan anggaran pemerintah pusat.

“Jangan sampai data sudah masuk ke pusat, tetapi tidak kita kawal perkembangannya. Harus ada komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dengan kementerian terkait,” ujarnya.

Nasir berpandangan, bantuan pemasangan listrik gratis memiliki arti penting bagi keluarga berpenghasilan rendah. Biaya awal pemasangan sambungan listrik dapat menjadi beban bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Lebih dari sekadar penerangan, akses listrik juga menunjang kegiatan belajar anak, aktivitas rumah tangga, hingga usaha produktif masyarakat.

Ia meminta pemerintah daerah terus memantau perkembangan usulan dan menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, terutama jika masih terdapat persyaratan administrasi atau teknis yang perlu dilengkapi.

Nasir berharap, koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat memastikan aspirasi masyarakat perbatasan tersebut tidak berhenti pada tahap pendataan.

“Perjuangan belum selesai. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana pemerintah provinsi bersama pihak terkait terus mengawal usulan tersebut, sehingga harapan masyarakat mendapatkan bantuan pada tahun 2027 benar-benar memiliki peluang untuk terwujud,” tegasnya.