DPRD Kaltara dan KPK Perkuat Pengawasan APBD, Achmad Djufrie Soroti Kebutuhan Daerah

Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie bersama Gubernur Kaltara dan Tim Korsup Wilayah 4 KPK RI dalam rapat koordinasi evaluasi tata kelola pemerintahan.

TANJUNG SELOR – Pengelolaan anggaran daerah tidak hanya dituntut berjalan sesuai aturan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD perlu diperkuat agar setiap program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut menjadi perhatian Ketua DPRD Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara itu dihadiri Gubernur Kaltara, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam pembahasan tersebut, pengawasan perencanaan dan penganggaran APBD menjadi salah satu agenda utama. Termasuk di dalamnya pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, hibah, bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa.

Achmad Djufrie bersama jajaran DPRD juga memberi ruang bagi penyampaian kondisi riil pembangunan di Kaltara. Sejumlah persoalan yang disampaikan berkaitan dengan tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tingginya biaya konstruksi di kawasan perbatasan, serta kebutuhan petani dan nelayan terhadap sarana produksi.

Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran. Sebab, karakteristik geografis Kaltara membuat kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

DPRD Kaltara turut mendorong sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif, termasuk penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) untuk wilayah kepulauan dan perbatasan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pengawasan dan deteksi dini. Setiap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program diminta berjalan sesuai ketentuan.

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen tindak lanjut melalui penguatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi.

Melalui koordinasi bersama KPK RI, DPRD dan Pemprov Kaltara diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah berlangsung transparan, akuntabel, dan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.