Nasir Soroti Akses Jalan Pertanian dan Dukungan Usaha Warga Sebatik

Muhammad Nasir menyerap aspirasi masyarakat Sebatik terkait kebutuhan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.

NUNUKAN – Peningkatan akses jalan menuju kawasan pertanian dan perkebunan dinilai penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat Sebatik, Kabupaten Nunukan. Infrastruktur tersebut tidak hanya menunjang mobilitas petani, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran pengangkutan hasil produksi.

Persoalan itu menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, dalam kegiatan reses di Kecamatan Sebatik.

Selain jalan usaha tani, warga juga mengusulkan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta dukungan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan.

Nasir menilai, kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, pembangunan daerah perlu memberikan perhatian terhadap sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil yang menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi warga.

Menurut politisi PKS yang duduk di Komisi II DPRD Kaltara tersebut, kondisi jalan menuju lahan pertanian perlu diperhatikan karena akses yang memadai dapat membantu menekan biaya angkut dan memperlancar distribusi hasil produksi.

“Kalau kita ingin meningkatkan pendapatan petani, akses jalan juga harus diperhatikan. Jalan usaha tani yang memadai dapat membantu mengurangi biaya angkut, memperlancar kegiatan produksi, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian,” jelasnya.

Ia juga berpandangan, bantuan bagi UMKM dan nelayan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penyaluran barang atau modal. Program tersebut perlu disertai pendampingan dan pembinaan agar bantuan dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.

“Kita ingin bantuan yang diberikan benar-benar produktif, mampu meningkatkan kegiatan usaha, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Nasir mengingatkan, setiap usulan pembangunan harus disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat diarahkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang tepat.

Ia berharap kebutuhan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Sebatik mendapat perhatian dalam penyusunan program pembangunan daerah.(*)