KRAYAN — Kondisi infrastruktur jalan di wilayah perbatasan kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bupati Nunukan meninjau langsung sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan saat melakukan kunjungan kerja di Krayan, Sabtu (15/8/2026).
Peninjauan dilakukan di sela persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Usai mengikuti gladi bersih upacara, Bupati Nunukan bersama Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Kapolres Nunukan, personel Satgas Pamtas, para camat, jajaran Forkopimcam serta Ketua LPDKT turun langsung melihat kondisi sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Dari laman FB Pemkab Nunukan, salah satu yang menjadi perhatian adalah Jalan Lingkar Lembudud, Krayan Barat, menuju Long Layu, Krayan Selatan.
Ruas jalan tersebut mengalami kerusakan dan sempat mengganggu mobilitas masyarakat. Bagi warga Krayan Raya, akses jalan memiliki peran penting karena menjadi penghubung aktivitas ekonomi, pelayanan publik hingga mobilitas masyarakat antarwilayah.
Bupati Nunukan mengatakan pemerintah daerah akan mengambil langkah penanganan sementara terhadap lima titik jalan rusak.
“Ada lima titik yang akan kita perbaiki sementara oleh pemerintah daerah, yaitu perbaikan badan jalan. Kemudian kita membuat parit umum. Ini kemarin semua lumpur sehingga masyarakat kita terputus aksesnya,” ujar Bupati.
Menurutnya, penanganan sementara tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu.
Langkah itu dilakukan agar akses masyarakat kembali terbuka sembari menunggu penanganan yang lebih menyeluruh.
“Mudah-mudahan dalam waktu satu minggu ke depan ini akan selesai yang akan diintervensi oleh pemerintah daerah,” katanya.
Namun, pemerintah daerah menyadari persoalan infrastruktur di Krayan tidak dapat diselesaikan hanya melalui penanganan sementara. Karena itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan dilakukan untuk membahas kerusakan jalan yang membutuhkan penanganan lebih besar.
Bupati berharap pemerintah kabupaten dan provinsi dapat duduk bersama melalui instansi teknis terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan BPBD.
“Selanjutnya, kami berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten nanti melakukan rapat koordinasi antara PU, BPBD daerah dan provinsi. Harapan kita bisa diakomodir dan dilaksanakan kegiatan sebanyak 13 titik ruas jalan,” jelasnya.
DPRD Dorong Perhatian untuk Krayan
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan Rian Antoni mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang turun langsung melihat kondisi jalan.
Menurutnya, kerusakan jalan yang menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa waktu terakhir merupakan gambaran nyata persoalan infrastruktur yang dihadapi warga di wilayah Krayan.
“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang mau dan rela, dengan hati yang tulus, datang melihat titik jalan rusak yang viral beberapa waktu ini. Ini merupakan kondisi riil yang dihadapi masyarakat kita,” ungkap Rian.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga melihat langsung kondisi infrastruktur di Krayan Raya.
Rian menyebut Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui BPBD untuk membantu melakukan intervensi awal terhadap kondisi jalan.
“Kami berharap pemerintah provinsi bisa juga melihat secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat Krayan. Pemerintah kabupaten sudah menganggarkan dana BTT melalui BPBD untuk mengintervensi kondisi ini,” katanya.
Menurut Rian, persoalan jalan di wilayah perbatasan membutuhkan perhatian lintas pemerintahan. Ia berharap langkah pemerintah kabupaten menjadi pintu masuk bagi dukungan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
“Kita juga berharap apa yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten ini bisa menggugah pemerintah provinsi dan bahkan pemerintah pusat untuk lebih peduli kepada warga di perbatasan, khususnya daerah Krayan Raya,” tegasnya.
Harapan serupa disampaikan Ketua Adat Desa Long Tugul, Yakup Galung. Ia berharap berbagai keluhan masyarakat, terutama terkait infrastruktur, dapat segera ditindaklanjuti.
“Harapan kami, keluhan masyarakat dapat segera diperhatikan dan dikerjakan, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari hasil pembangunan,” ungkapnya.
Jalan Menjadi Nadi Kehidupan Perbatasan
Peninjauan tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan jalan di Krayan bukan sekadar persoalan kondisi fisik infrastruktur.
Bagi masyarakat perbatasan, jalan menjadi jalur penting untuk membawa hasil pertanian, mendapatkan kebutuhan pokok, mengakses layanan kesehatan, pendidikan hingga menghubungkan satu desa dengan desa lainnya.
Ketika jalan terganggu, aktivitas masyarakat ikut terdampak.
Karena itu, penanganan lima titik secara sementara diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengembalikan akses masyarakat. Sementara penanganan 13 titik yang diharapkan dapat dikoordinasikan bersama pemerintah provinsi menjadi pekerjaan lanjutan yang membutuhkan dukungan anggaran dan perencanaan lebih besar.
Di tengah suasana menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, kunjungan tersebut menjadi pengingat bahwa makna kemerdekaan di wilayah perbatasan juga berkaitan dengan hadirnya akses dan pelayanan yang layak bagi masyarakat.
Di Krayan, jalan bukan sekadar penghubung antardesa. Jalan adalah jalur kehidupan. Ketika akses terbuka, harapan masyarakat untuk bergerak, bekerja dan mendapatkan pelayanan juga ikut terbuka. (*)