DPRD Kaltara Ikuti Arahan KPK, Pastikan Pokir Berjalan Sesuai Aturan

DPRD Kaltara Siap Jalankan Arahan KPK dalam Tata Kelola Pemerintahan

TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya mengikuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie mengatakan, arahan KPK menjadi pedoman penting bagi seluruh penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Menurutnya, edukasi yang diberikan KPK memberikan pemahaman mengenai batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah.

“KPK ini kan datang khusus memberikan arahan dan petunjuk, apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan,” tegas Achmad Djufrie.

Ia menilai, setiap kebijakan dan program pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan begitu, seluruh proses pemerintahan dapat berjalan sesuai mekanisme dan terhindar dari potensi penyimpangan.

Achmad Djufrie secara khusus menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Ia mengingatkan agar aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui Pokir tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Pokir juga harus berjalan sesuai dokumen perencanaan. Jangan sampai pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Menurutnya, kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

Karena itu, DPRD Kaltara menyatakan siap mengikuti petunjuk dan ketentuan yang disampaikan KPK agar pelaksanaan fungsi legislatif, khususnya dalam penganggaran dan pengawasan, tetap berada dalam koridor hukum.

“Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan agar dalam menjalankan tugas tidak salah melangkah,” katanya.

Achmad Djufrie berharap koordinasi dan evaluasi bersama KPK dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Dengan komitmen terhadap aturan, program pembangunan di Kaltara diharapkan dapat terlaksana secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami ingin seluruh program berjalan sesuai aturan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari potensi penyimpangan,” pungkasnya.