TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui penguatan koordinasi lintas sektor, personel, dan peralatan pemadaman.
Langkah tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan dan Penanganan Puncak Karhutla yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI secara virtual, Selasa (15/9/2026).
Mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara H. Sapi’i, S.T., M.A.P., mengikuti rakor dari Ruang Rapat Asisten II Kantor Gubernur Kaltara. Ia didampingi Kepala Dinas Kehutanan Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si.
Rakor dipimpin Menko Polkam Djamari Chaniago dan dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, serta perwakilan BMKG, Polri dan TNI.
Dalam arahannya, Djamari menekankan pentingnya kesamaan data antarinstansi dalam penanganan Karhutla. Data terkait luasan lahan terbakar maupun kasus yang telah ditangani harus dihimpun secara tepat dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Data harus segera dirangkum dengan tepat, termasuk kasus yang sudah ditangani, kemudian disampaikan kepada masyarakat,” tegas Djamari.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., memaparkan perkembangan Karhutla nasional hingga 14 September 2026. Sejumlah wilayah mencatat luasan kebakaran cukup besar, antara lain Kalimantan Barat 48.535,73 hektare, Kalimantan Selatan 19.303,99 hektare, Kalimantan Tengah 15.976,10 hektare, Sumatera Selatan 6.552,31 hektare, dan Kalimantan Timur 5.761,57 hektare.
Untuk Kaltara, Karhutla tercatat sekitar 4 hektare di Desa Gunung Seriang, Kabupaten Bulungan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penanganan masih dilakukan tim gabungan di lapangan.
BNPB juga mengungkap sejumlah kendala dalam operasi pemadaman, termasuk belum maksimalnya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) akibat minimnya pertumbuhan awan hujan serta terbatasnya jarak pandang.
Upaya pemadaman melalui helikopter water bombing juga menghadapi kendala jarak pandang penerbangan dan munculnya titik kebakaran baru di wilayah yang cukup luas.
Dalam kondisi tersebut, satuan tugas darat menjadi tumpuan utama penanganan Karhutla. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diminta mengevaluasi sekaligus memperkuat kesiapan personel dan peralatan pemadaman.
Saat ini masih terdapat sekitar 704,38 hektare area Karhutla nasional yang belum sepenuhnya dipadamkan. Kondisi itu membuat penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur secara terpadu.
Koordinasi melibatkan pemerintah pusat dan daerah, BNPB, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan, sektor swasta hingga masyarakat.
Pemprov Kaltara terus mendorong kesiapsiagaan dan koordinasi antarunsur agar setiap potensi Karhutla dapat ditangani secara cepat. Upaya pemadaman diperkirakan semakin optimal setelah hujan alami turun, yang berdasarkan prediksi BMKG diperkirakan terjadi pada awal November 2026. (dkisp)