TANJUNG SELOR – Sebanyak 13 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII disiapkan untuk memperkuat jajaran aparatur pemerintahan di Kalimantan Utara (Kaltara).
Para purna praja yang telah menempuh pendidikan selama empat tahun tersebut akan mengisi kebutuhan aparatur di Pemerintah Provinsi Kaltara dan lima pemerintah kabupaten/kota.
Serah terima lulusan IPDN sekaligus dokumen persyaratan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., di Ruang Rapat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (15/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Denny mengingatkan para lulusan agar menjadikan ilmu yang diperoleh selama pendidikan sebagai bekal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, lulusan IPDN memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya aparatur yang profesional sekaligus memahami karakteristik daerah tempat mereka bertugas.
“Selamat kepada seluruh lulusan IPDN. Setelah menyelesaikan pendidikan, sekarang waktunya mengamalkan ilmu dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Denny.
Ia menekankan bahwa menjadi aparatur pemerintah tidak cukup hanya dengan memahami aturan dan menyelesaikan pekerjaan administratif. Para lulusan harus memiliki integritas, disiplin, loyalitas, serta kemauan untuk terus belajar.
Denny juga meminta para purna praja membangun kedekatan dengan masyarakat. Aspirasi warga, potensi daerah, hingga berbagai persoalan di lapangan harus menjadi bagian dari perhatian mereka dalam menjalankan tugas.
“Jadilah ASN yang mau mendengar masyarakat, memahami potensi daerah dan terus mencari cara baru untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.
Dari 13 lulusan tersebut, sebanyak empat CPNS akan ditempatkan di Pemprov Kaltara. Kemudian dua orang di Kabupaten Bulungan, satu di Kabupaten Malinau, tiga di Kabupaten Nunukan, dua di Kabupaten Tana Tidung, dan satu di Kota Tarakan.
Sebaran tersebut diharapkan menjadi tambahan kekuatan bagi masing-masing pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
Denny turut meminta jajaran kepegawaian di kabupaten/kota memberikan pendampingan kepada para lulusan. Hal ini penting agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja sekaligus memahami tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa perjalanan pengabdian setelah lulus dari IPDN justru menjadi fase penting untuk membuktikan kemampuan dan integritas.
“Pegang teguh integritas, disiplin, dan loyalitas. Terus belajar dan berinovasi. Jadikan setiap tugas sebagai kesempatan untuk berkembang dan memberikan perubahan positif bagi Kalimantan Utara,” pesannya.
Sementara itu, terkait Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS serta penempatan jabatan dan unit organisasi, Pemprov Kaltara masih menunggu informasi Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengenai penetapan kebutuhan PNS dari lulusan IPDN.
Sembari menunggu keputusan tersebut, para lulusan IPDN Angkatan XXXIII dapat diperbantukan pada pemerintah kabupaten/kota sesuai daerah penempatannya.
Denny berharap kehadiran para purna praja muda ini tidak hanya menambah jumlah aparatur, tetapi juga membawa semangat baru dalam birokrasi. Pendidikan yang telah ditempuh selama empat tahun diharapkan dapat diwujudkan dalam kerja nyata, inovasi, dan pelayanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
“Kelulusan dari IPDN bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari perjalanan panjang dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara,” pungkasnya.