TANA TIDUNG – Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus dukungan Forest Programme (FP) VI di Kalimantan Utara (Kaltara). Salah satunya dilakukan melalui pelatihan Participatory Land-Use Planning (PLUP) bagi personel Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pemerintah desa, dan kelompok masyarakat.
Kegiatan yang digelar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH Tana Tidung di White Guest House Tana Tidung, Selasa (28/7/2026), tersebut menjadi pembekalan bagi peserta sebelum terjun langsung ke lapangan untuk menyusun perencanaan tata guna lahan secara partisipatif.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima hasil perencanaan, tetapi juga dilibatkan sejak proses identifikasi kondisi wilayah, pemetaan potensi, hingga penyusunan solusi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
District Facilitator Kaltim-Tara, Implementing Consultant (IC) Team FP VI, Wahyudi Iman Satria, mengatakan bimtek menjadi tahapan awal untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dasar kepada peserta sebelum melakukan verifikasi serta validasi data di lapangan.
“Melalui bimtek ini, peserta sudah memiliki bekal dasar. Saat di lapangan nanti mereka tinggal memverifikasi dan melengkapi data yang sudah disusun sebelumnya,” ujarnya.
Wahyudi menjelaskan, sebagian besar data awal telah tersedia sehingga proses pengumpulan dan pengecekan di lapangan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif.
Menurutnya, hasil PLUP nantinya tidak hanya berupa dokumen, tetapi juga peta yang mampu menggambarkan kondisi wilayah secara lebih jelas. Dokumen tersebut selanjutnya dapat menjadi salah satu dasar pelaksanaan intervensi Forest Programme VI di masing-masing desa.
Sementara itu, Expert PLUP/GIS dari Implementing Consultant Team FP VI, Dr. Rina Purwaningsih, M.Sc., mengapresiasi antusiasme peserta selama mengikuti pelatihan.
Menurutnya, peserta mampu mengikuti materi dengan baik, memahami konsep pemetaan partisipatif, sekaligus mempraktikkannya secara langsung selama kegiatan.
“Mereka mengikuti materi dengan baik, memahami konsep pemetaan partisipatif, dan mampu mempraktikkannya secara langsung,” katanya.
Rina menilai pendekatan partisipatif penting dalam perencanaan tata guna lahan karena masyarakat memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi wilayahnya. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan solusi yang dirancang juga lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
“Yang paling penting, solusi itu lahir dari masyarakat sendiri. Kami hanya mendampingi agar prosesnya berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, tim Implementing Consultant FP VI akan terus memberikan pendampingan hingga seluruh tahapan PLUP selesai. Pendampingan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui pertemuan daring.
“Kami tetap terbuka untuk berdiskusi dan memberikan pendampingan, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring, agar pelaksanaan PLUP berjalan sesuai tujuan,” pungkasnya.
Pelatihan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis personel KPH, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam merencanakan pemanfaatan lahan secara lebih terarah, partisipatif, dan sesuai dengan kondisi wilayah.