NUNUKAN – Mahasiswa di Kabupaten Nunukan didorong tidak mengambil jarak dari berbagai persoalan sosial dan kebijakan pemerintah. Sebagai kelompok intelektual muda, mahasiswa dinilai memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan sekaligus menyuarakan kepentingan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan “Ngopi Demokrasi” yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Nunukan, Jumat (11/9/2026).
Mengangkat tema “Menjadi Mahasiswa di Ujung Negara: Apatis atau Mengawasi?”, forum ini menjadi ruang untuk membicarakan kembali peran mahasiswa di tengah dinamika demokrasi, khususnya di Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah perbatasan negara.
Ketua HMI Cabang Nunukan, Andi Baso, mengatakan kegiatan tersebut lahir dari kegelisahan melihat kecenderungan sebagian mahasiswa yang mulai kehilangan kepedulian terhadap persoalan di sekitarnya.
Menurutnya, forum tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi mahasiswa yang dianggap apatis. Sebaliknya, diskusi menjadi upaya untuk membangun kembali kesadaran mengenai posisi mahasiswa di tengah masyarakat.
“Tujuannya bagaimana membangun kesadaran sebagai seorang mahasiswa, sebenarnya mahasiswa itu seperti apa peran dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Andi mengatakan, persoalan tersebut telah lama menjadi bahan pembicaraan di lingkungan HMI. Namun, baru kali ini gagasan tersebut diwujudkan dalam sebuah forum terbuka yang melibatkan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.
“Kami melihat kondisi mahasiswa hari ini cenderung mengarah kepada apatis, bukan untuk menghakimi mahasiswa, tetapi bagaimana kita membalik kembali posisi atau peran mahasiswa ini berada pada koridor seperti apa,” katanya.
Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya aktif dalam kegiatan akademik. Mereka juga perlu memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial serta kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Kritik Harus Berbasis Kajian
Pandangan serupa disampaikan Muhammad Saparuddin. Ia menilai mahasiswa perlu membangun kesadaran kritis sebelum mengambil sikap terhadap suatu persoalan.
Menurutnya, mahasiswa jangan hanya ikut merespons isu yang sedang ramai, tetapi harus mampu memahami persoalan secara utuh.
“Berkumpulnya kawan-kawan mahasiswa pada hari ini adalah untuk menyusun kesadaran. Bagaimana mahasiswa ini sampai kepada kesadaran kritis, kemudian kesadaran itu bertemu dan berkembang, mulai dari lingkungan kampus, organisasi mahasiswa, masyarakat, negara, hingga persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kajian terhadap berbagai isu, termasuk kebijakan pemerintah di tingkat daerah maupun nasional.
“Memang perlu kajian serius terhadap isu-isu tertentu, baik kebijakan daerah maupun kebijakan nasional. Kita terlalu banyak berkumpul pada suatu isu, tetapi tidak membahasnya satu per satu,” katanya.
Menurutnya, kritik yang disampaikan mahasiswa akan memiliki kekuatan apabila didukung data, kajian dan argumentasi yang jelas.
“Setiap isu harus dibahas secara mendalam, termasuk bagaimana pelaksanaan dan penyelesaiannya. Itu yang harus kita kaji dari sisi nalar kritis pemuda dan mahasiswa,” ujarnya.
Demokrasi Tak Berhenti di Bilik Suara
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan, Mochamad Yusran, menilai keterlibatan mahasiswa dibutuhkan untuk memperkuat demokrasi di daerah.
Menurutnya, demokrasi bukan hanya persoalan pemungutan suara saat pemilu. Setelah pemimpin terpilih, masyarakat tetap memiliki ruang untuk melakukan pengawasan dan koreksi.
“Demokrasi itu adalah partisipasi publik. Karena itu, penting bagi mahasiswa sebagai gerakan sosial kontrol untuk berpartisipasi dalam mewarnai demokrasi di daerah, khususnya di Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Yusran menyebut mahasiswa memiliki dua kekuatan penting, yakni sebagai agent of change dan moral force.
Kedua peran tersebut, menurutnya, dapat diwujudkan melalui keberanian mahasiswa menyuarakan kebutuhan masyarakat serta mengawal kebijakan pemerintah.
“Mahasiswa ini bagian dari agent of change, moral force atau kekuatan moral. Gerakannya diharapkan bisa merepresentasikan kebutuhan masyarakat, misalnya dalam hal mengawal setiap kebijakan pemerintah hari ini,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar hubungan masyarakat dengan pemimpin tidak terputus setelah pemilu selesai.
“Antara pemimpin yang terpilih dengan pemilihnya itu tidak boleh terputus, harus terus terhubung. Masyarakat sebagai pemilih harus terus melakukan pengawalan atau koreksi terhadap janji-janji politik yang disampaikan pada saat pemilu,” jelasnya.
Menurut Yusran, mahasiswa memiliki berbagai pilihan dalam menyampaikan kritik, mulai dari forum diskusi, kajian hingga demonstrasi.
Namun, seluruh bentuk penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum.
“Mahasiswa harus peduli dan berpartisipasi, tentu dengan cara-cara seperti melalui diskusi-diskusi dan kritik. Bila perlu demonstrasi, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tertib, tetap berada pada koridor aturan dan substansi tuntutan,” tegasnya.
Pemerintah Terbuka Dikritik
Menariknya, kritik mahasiswa justru mendapat respons positif dari pemerintah daerah.
Staf Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Arman, mengatakan pemerintah membutuhkan masukan dari masyarakat, termasuk kelompok mahasiswa.
Ia menilai forum seperti Ngopi Demokrasi dapat menjadi salah satu ruang untuk menyampaikan kritik sekaligus memberikan gagasan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan.
“Kegiatan ini sangat baik, terutama bagi pemerintah. Ada hal-hal penting yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan negara kita, khususnya dalam sistem demokrasi,” ujarnya.
Arman mengatakan, pemerintah tidak seharusnya alergi terhadap kritik. Sebab, masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah maupun akan dijalankan.
“Masih diperlukan masukan dan ide-ide progresif dari masyarakat, terutama mahasiswa, agar pemerintah ke depan bisa terus berbenah diri,” katanya.
Ia juga mengakui masih terdapat kebijakan pemerintah yang membutuhkan evaluasi agar pelaksanaannya semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Tentunya dari pemerintah pasti merespons positif hal-hal seperti ini karena ini merupakan masukan dan aspirasi langsung dari bawah. Ternyata dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih ada kekurangan yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Arman pun mengajak mahasiswa untuk tidak berhenti pada diskusi.
“Terus bergerak, terus mengawal kebijakan-kebijakan dari para pemangku kepentingan. Jangan pernah bersikap apatis,” tegasnya.
Menurut dia, kontrol dari mahasiswa justru dapat membantu pemerintah mengetahui kekurangan dalam menjalankan kebijakan.
“Karena ketika kalian bersikap apatis, tentunya pemerintah juga tidak bisa merevisi dan memperbaiki dirinya,” pungkasnya.
Dari Secangkir Kopi, Merawat Demokrasi
Ngopi Demokrasi menjadi edisi pertama dari rencana enam rangkaian diskusi yang digagas HMI Cabang Nunukan. Sekitar 19 organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan turut diundang untuk membuka ruang dialog yang lebih luas.
Forum tersebut tidak sekadar membicarakan bagaimana mahasiswa bersikap terhadap pemerintah. Lebih jauh, diskusi mengingatkan bahwa kritik membutuhkan pengetahuan, kepedulian dan keberanian untuk terlibat.
Di wilayah perbatasan seperti Nunukan, peran tersebut menjadi semakin penting. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami persoalan di lingkungan kampus, tetapi juga melihat berbagai persoalan masyarakat dan kebijakan pemerintah dari sudut pandang yang kritis.
Dari secangkir kopi, percakapan tentang demokrasi pun dimulai.
Bukan sekadar untuk berbeda pendapat, tetapi untuk memastikan mahasiswa tetap hadir sebagai bagian dari masyarakat yang bertanya, mengawasi, mengkritik dan ikut mencari jalan keluar.