NUNUKAN – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara memperkuat kedaulatan Rupiah di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia melalui Ekspedisi Rupiah Perbatasan (ERP) 2026.
Kegiatan yang berlangsung 28–30 September 2026 tersebut menyasar wilayah Kecamatan Sebuku dan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan. ERP menjadi bagian dari upaya BI memastikan masyarakat di kawasan 3T (terluar, terdepan, dan terpencil) tetap memiliki akses terhadap layanan kas sekaligus mendapatkan edukasi mengenai Rupiah dan sistem pembayaran.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Agus Taufik, mengatakan ERP merupakan wujud kehadiran BI di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil dalam menjaga kedaulatan Rupiah sekaligus memperkuat literasi masyarakat.
“Rupiah bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan negara. Melalui Ekspedisi Rupiah Perbatasan ini, Bank Indonesia memastikan masyarakat perbatasan memperoleh akses terhadap uang Rupiah yang layak edar, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, penggunaan sistem pembayaran digital yang aman, serta kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu,” ujar Agus.
Menurutnya, sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan, BOTASUPAL dan Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Indonesia-Malaysia diharapkan semakin memperkuat kedaulatan Rupiah sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Pelaksanaan ERP melibatkan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) Kalimantan Utara yang terdiri dari BINDA dan Kejaksaan, serta Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia.
Dalam kegiatan tersebut, BOTASUPAL memberikan edukasi mengenai ciri-ciri keaslian Rupiah, aspek hukum tindak pidana uang palsu, serta pentingnya peran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan indikasi peredaran uang palsu.
Edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan masyarakat perbatasan dari ancaman kejahatan uang palsu. ERP 2026 sekaligus menjadi momentum sinergi perdana bersama unsur Forum Sinergi BOTASUPAL Kalimantan Utara dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Selain itu, Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan negara sekaligus mendukung penggunaan Rupiah dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
BI juga menyediakan layanan penukaran uang Rupiah bagi masyarakat setempat untuk memastikan ketersediaan uang layak edar (ULE) yang berkualitas sesuai prinsip clean money policy.
Layanan tersebut dinilai penting mengingat masih adanya keterbatasan akses masyarakat perbatasan terhadap layanan keuangan dan perbankan. Dengan hadirnya layanan kas BI, masyarakat dapat memperoleh dan menukarkan uang Rupiah yang layak edar tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat layanan keuangan.
Agus menegaskan, menjaga kedaulatan Rupiah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.
“Wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran Bank Indonesia melalui layanan kas, edukasi, dan kerja sama lintas instansi diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa bangga menggunakan Rupiah dalam setiap aktivitas ekonomi,” katanya.
Dalam ERP 2026, BI juga memberikan edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha, pedagang, ibu rumah tangga, PKK, pengusaha sawit hingga siswa SMK Negeri 1 Desa Sanur.
Materi yang diberikan mencakup Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, penggunaan QRIS, pelindungan konsumen, Layanan Informasi Publik (LIP), serta kebanksentralan.
Melalui kegiatan tersebut, BI berharap literasi dan inklusi keuangan masyarakat perbatasan semakin meningkat, termasuk pemahaman mengenai keamanan sistem pembayaran dan perlindungan dari berbagai kejahatan di sektor sistem pembayaran.
Di sisi lain, BI bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan turut menggelar Pasar Murah Kebutuhan Pokok. Program ini ditujukan untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat distribusi serta memiliki keterbatasan akses transportasi.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung stabilitas pasokan pangan di wilayah perbatasan.