MALINAU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Rakor APIP) se-Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, Rabu (22/7/2026). Tahun ini, Kabupaten Malinau dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan memperkuat pengawasan internal pemerintahan daerah.
Rakor APIP mengusung tema “Meningkatkan Sinergi APIP Se-Kaltara Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Berkualitas.” Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H.
Dalam sambutannya, Bupati Wempi menegaskan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai mitra konsultatif (consulting) sekaligus penjamin kualitas (quality assurance) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, APIP memiliki posisi strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkualitas.
“Pengawasan yang baik bukan hanya berfungsi menemukan kesalahan, tetapi juga memberikan solusi dan pendampingan agar program pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, terdapat tiga isu strategis yang menjadi fokus pembahasan bersama, yakni optimalisasi peran inspektorat dalam pengawasan proyek strategis nasional, strategi pengawasan APIP, serta roadmap kapabilitas APIP sesuai Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025.
Wempi berharap melalui forum koordinasi ini dapat terbangun sinergi yang semakin kuat antara APIP provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Selain itu, rakor diharapkan mampu menghasilkan komitmen bersama dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan sesuai standar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ia juga menekankan pentingnya mewujudkan akuntabilitas pemerintahan daerah yang mampu mendukung pembangunan berkualitas dan berkelanjutan di Kalimantan Utara.
“Semoga hasil pertemuan ini membawa manfaat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas di Kalimantan Utara,” tutup Wempi. (*Pro)