JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan penyesuaian sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan kelompok masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penghentian penyaluran MBG ke sekolah-sekolah yang berasal dari kalangan ekonomi mampu.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari refocusing program agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, peserta didik di sekolah yang mayoritas berasal dari keluarga berkecukupan umumnya telah memperoleh asupan gizi yang memadai dari lingkungan keluarga.
“Maksudnya yang mampu, yang ‘kaya’ nanti tidak dapat lagi,” kata Nanik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, evaluasi terhadap penerima manfaat dilakukan untuk memastikan program unggulan pemerintah tersebut benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan dukungan gizi tambahan.
Pernyataan itu langsung memantik perbincangan luas di media sosial. Sebagian kalangan mendukung langkah tersebut karena dinilai dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. Namun, sebagian lainnya mempertanyakan indikator yang akan digunakan pemerintah dalam menentukan kategori sekolah atau siswa yang dianggap mampu.
Di tengah wacana tersebut, pelaksanaan program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satunya adalah kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di beberapa daerah dan menjadi sorotan publik.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pemerintah tidak ingin kasus serupa kembali terulang. Karena itu, pengawasan terhadap kualitas makanan dan operasional dapur MBG akan diperketat.
“Walaupun satu, enggak boleh lagi ada yang keracunan. Oleh karena itu akan fokus ke sini dalam bulan ini,” ujarnya.
Selain masalah kualitas makanan, pemerintah juga menyoroti adanya dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berdampak pada meningkatnya jumlah dapur layanan di luar perencanaan awal.
Zulkifli Hasan mengungkapkan, jumlah titik SPPG yang semula dirancang sebanyak 21 ribu kini bertambah menjadi 27.877 titik. Penambahan tersebut berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
Pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang membutuhkan. (*)