TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperketat proses seleksi pejabat tinggi guna memastikan lahirnya pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Hal ini terlihat dalam tahapan wawancara Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026.
Bertempat di Ruang Kerja Sekprov, Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (24/4), Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, memimpin langsung jalannya proses wawancara terhadap para peserta.
Dalam keterangannya, Denny menegaskan bahwa wawancara bukan sekadar formalitas, melainkan tahap krusial untuk menguji sejauh mana pemahaman pejabat terhadap kondisi riil daerah sekaligus mengukur kualitas gagasan yang mereka tawarkan.
“Wawancara ini menjadi ruang untuk melihat sejauh mana peserta memahami kondisi saat ini, sekaligus menguji konsistensi antara gagasan dan implementasi di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selain menggali ide dan strategi ke depan, tim penilai juga menelusuri rekam jejak kinerja para pejabat selama menjalankan tugas di perangkat daerah masing-masing. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kandidat memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan.
“Kami ingin memastikan apa yang tertuang dalam makalah benar-benar selaras dengan apa yang telah dikerjakan,” tegasnya.
Dalam proses penilaian, sejumlah aspek menjadi perhatian utama, mulai dari kualitas makalah, integritas, kemampuan komunikasi, hingga kerja sama dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan juga menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan peserta.
Denny menegaskan bahwa seluruh tahapan dilakukan secara objektif dan transparan, dengan mekanisme penilaian yang memungkinkan peserta berhadapan langsung dengan tim seleksi.
Hasil dari wawancara ini nantinya akan dikombinasikan dengan penilaian dari lima anggota panitia seleksi, guna menghasilkan rekomendasi kandidat terbaik yang dinilai layak mengisi jabatan strategis di lingkungan Pemprov Kaltara.
Melalui proses ini, Pemprov Kaltara berharap dapat menghadirkan pejabat yang tidak hanya memiliki gagasan kuat, tetapi juga mampu mewujudkannya dalam kinerja nyata bagi kemajuan daerah. (dkisp)