Syamsuddin Arfah Dorong SSH Khusus untuk Wilayah Kepulauan dan Perbatasan Kaltara

Syamsuddin Arfah mendorong regulasi khusus agar kebutuhan dan aspirasi masyarakat di wilayah kepulauan serta perbatasan Kaltara terakomodasi.

TANJUNG SELOR – Karakteristik geografis Kalimantan Utara yang memiliki wilayah kepulauan dan perbatasan membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda. Salah satunya melalui penerapan Standar Satuan Harga (SSH) khusus agar pelaksanaan program pemerintah lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, mendorong pemerintah menghadirkan regulasi afirmatif untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Menurutnya, kebijakan SSH khusus diperlukan agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi geografis, termasuk tantangan aksesibilitas di wilayah kepulauan dan perbatasan.

“Selain itu, sinkronisasi regulasi juga diperlukan agar pelaksanaan program dan pelayanan aspirasi masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas,” ungkap Syamsuddin, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, perbedaan karakteristik setiap wilayah perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Pendekatan yang disamaratakan berpotensi tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan daerah dengan kondisi geografis yang berbeda.

Karena itu, regulasi afirmatif dinilai penting, termasuk penyusunan SSH khusus bagi wilayah kepulauan dan perbatasan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi masing-masing daerah.

“Karakteristik wilayah Kaltara, khususnya daerah kepulauan dan perbatasan, tentu membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda,” ujarnya.

Selain persoalan standar harga, Syamsuddin juga menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi. Kepastian aturan diperlukan agar pelayanan dan penyaluran aspirasi masyarakat tidak terkendala persoalan administrasi maupun hukum.

Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut sehingga upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat dapat berjalan lebih lancar.

“Harapan kami, pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut. Sehingga, setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” pungkasnya.

Menurut Syamsuddin, kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pelayanan dan pembangunan di Kalimantan Utara.