JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha untuk merealisasikan pembangunan jaringan kereta api di daerah.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menilai pembangunan proyek tersebut membutuhkan kesamaan komitmen antara pemerintah, pengembang, serta perusahaan yang nantinya berpotensi menjadi pengguna jasa.
Hal itu disampaikan Zainal saat membuka rapat tindak lanjut Focus Group Discussion (FGD) bersama PT Indonesia Transit Synergy (INTRA) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Zainal mengatakan penguatan infrastruktur menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya aktivitas investasi di Kaltara. Hingga triwulan II 2026, realisasi investasi di Kaltara telah mencapai sekitar Rp14,3 triliun atau 46,78 persen dari target tahunan Rp30,55 triliun.
“Capaian ini bukan hanya angka. Ini menunjukkan Kaltara memiliki potensi ekonomi yang besar dan semakin dipercaya sebagai tujuan investasi,” ujar Zainal.
Menurutnya, meningkatnya minat investor harus diikuti kesiapan infrastruktur pendukung. Salah satu yang dinilai strategis adalah jaringan kereta api yang dapat memperkuat konektivitas sekaligus mendukung aktivitas industri dan distribusi komoditas.
Namun, Zainal menegaskan pembangunan kereta api tidak cukup hanya mengandalkan keinginan pemerintah. Proyek tersebut harus memiliki perencanaan, kajian, dan skema kerja sama yang matang.
PT INTRA selaku pihak inisiator diminta membangun komunikasi secara intensif dengan pelaku usaha yang berpotensi menjadi pengguna jasa maupun operator.
“Yang kita cari adalah kerja sama yang memberikan manfaat dan keuntungan secara adil bagi semua pihak,” katanya.
Zainal menekankan prinsip win-win solution harus menjadi dasar dalam pembahasan. Pemerintah membutuhkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sedangkan dunia usaha membutuhkan kepastian manfaat serta efisiensi dari investasi yang dilakukan.
Karena itu, kelayakan investasi menjadi salah satu aspek yang harus mendapat perhatian serius.
Selain aspek ekonomi, pembahasan teknis juga harus memastikan rencana pembangunan sesuai dengan tata ruang daerah dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Kita ingin membangun infrastruktur yang menjawab kebutuhan ekonomi, tetapi tetap menjaga lingkungan untuk generasi berikutnya,” tegasnya.
Pemprov Kaltara, lanjut Zainal, siap memfasilitasi komunikasi antara PT INTRA, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Ia berharap pembahasan tersebut segera menghasilkan skema kerja sama yang jelas sehingga rencana pembangunan dapat bergerak ke tahap berikutnya.
“Pemerintah siap memfasilitasi dan mempertemukan para pihak. Kita harus terus bersinergi dan berkolaborasi agar rencana ini bisa terwujud,” ujarnya.
Zainal juga meminta dukungan perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Kaltara. Kedua sektor tersebut dinilai berpotensi menjadi pengguna utama jaringan kereta api untuk mendukung aktivitas pengangkutan komoditas.
Dengan dukungan pemerintah, pengembang dan dunia usaha, Zainal optimistis rencana pembangunan jaringan kereta api dapat direalisasikan.
“Mudah-mudahan tahun depan bisa groundbreaking. Insyaallah kereta api pertama di Kalimantan bisa dimulai dari Kaltara,” pungkasnya. (dkisp)