Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria.
Usai rapat, Dasco menjelaskan bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penguatan tata kelola sektor strategis.
“Pada hari ini di DPR kami telah melakukan diskusi koordinasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini ada Mensesneg, Menteri ESDM, COO Danantara, serta Menteri Hukum,” ujar Dasco dalam konferensi pers.
Menurutnya, salah satu topik utama yang dibahas adalah tata kelola ekspor yang akan dijalankan oleh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di bawah naungan Danantara Indonesia. Selain itu, rapat juga menyoroti tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Kementerian ESDM.
“Kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi RI. Kami membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI yang di bawah Danantara maupun tata kelola ESDM yang di bawah Kementerian ESDM,” jelasnya.
Selain membahas tata kelola sektor strategis, DPR dan pemerintah juga menaruh perhatian pada penyusunan regulasi yang dapat mempercepat proses investasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan menarik minat investor.
Dasco mengungkapkan, berbagai aturan yang berkaitan dengan perizinan investasi akan terus disempurnakan agar proses bisnis dapat berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan aspek tata kelola yang baik.
“Serta kemudian kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan-aturan untuk percepatan-percepatan izin-izin investasi,” katanya.
Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah terkait tata kelola ekspor dan sektor sumber daya alam perlu disampaikan secara terbuka kepada publik, pelaku pasar, maupun investor.
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap arah kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah.
“Agar masyarakat, khalayak umum, pelaku pasar, investor, jelas dan begitu juga mengenai tata kelola SDM yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diperjelas kepada pelaku pasar dan investor,” pungkasnya. (*)