TARAKAN – Anggota DPRD Kalimantan Utara daerah pemilihan Tarakan, Syamsuddin Arfah, melaksanakan reses masa persidangan III bersama warga Selumit RT 07 di Rumah Makan Mak Enek, Senin (18/05/2026).
Kegiatan reses tersebut berlangsung penuh dialog dan diwarnai berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan beasiswa pendidikan, pengembangan UMKM, hingga keluhan proyek lingkungan yang dinilai masih terkendala keterbatasan anggaran.
Dalam kesempatan itu, Syamsuddin mengaku sengaja memilih pola reses yang lebih banyak mendengarkan masukan masyarakat secara langsung.
“Saya memang lebih ingin mendengarkan. Makanya dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ringan supaya kita tahu langsung apa kendala yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Topik beasiswa menjadi salah satu pembahasan yang paling menarik perhatian warga. Syamsuddin mengatakan, dari hasil dialog ia menemukan masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya program beasiswa unggul dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Namun di sisi lain, ada pula cerita positif dari salah satu mahasiswi penerima beasiswa yang mengaku sangat terbantu selama menjalani pendidikan kuliah.
“Ada mahasiswi yang menyampaikan kalau selama hampir empat tahun kuliah dia rutin mendapatkan beasiswa dari pemerintah provinsi dan itu sangat membantu biaya pendidikannya,” katanya.
Menurut politisi PKS tersebut, hal itu menjadi catatan penting agar sosialisasi program beasiswa dapat lebih dimaksimalkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan merasakan manfaatnya.
Selain pendidikan, warga juga menyampaikan sejumlah keluhan terkait pembangunan lingkungan, seperti akses jalan dan kanalisasi parit.
Syamsuddin menjelaskan, beberapa proyek yang telah diusulkan masyarakat memang sudah terealisasi, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala.
“Ada usulan pengerjaan 25 meter, ternyata kebutuhan di lapangan sampai 28 meter. Sementara anggaran yang tersedia terbatas sehingga pekerjaan kadang tidak selesai sepenuhnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran juga dipengaruhi pemotongan pajak serta banyaknya kebutuhan pembangunan lain yang harus dibagi secara merata.
“Kadang yang seharusnya selesai 25 meter hanya mampu dikerjakan sekitar 20 meter karena anggarannya kurang,” ungkapnya.
Pembahasan mengenai UMKM juga menjadi perhatian warga dalam reses tersebut. Menurut Syamsuddin, banyak pelaku usaha kecil yang merasakan manfaat dari program bantuan yang ada karena mampu membantu perekonomian keluarga.
Ia menegaskan, seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan pengawalan di DPRD Kaltara, terutama terkait persoalan akses jalan, lingkungan, hingga peningkatan sosialisasi program pendidikan.
“Kalau ternyata masih ada masyarakat yang belum tahu soal beasiswa, berarti sosialisasinya belum maksimal. Itu akan kita sampaikan dan kita kawal,” tegasnya.
Meski demikian, Syamsuddin mengingatkan bahwa kondisi anggaran pemerintah saat ini masih belum sepenuhnya sehat. Karena itu, dirinya memilih lebih fokus pada perbaikan sistem dan pengawalan program yang benar-benar prioritas bagi masyarakat.
“Kita realistis melihat kondisi anggaran sekarang. Jadi lebih baik fokus memperbaiki sistem dan mengawal kebutuhan yang memang mendesak,” pungkasnya. (*)