TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., menegaskan dukungannya terhadap langkah penguatan pengendalian inflasi daerah yang terus dilakukan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Senin (11/5/2026).
Menurut Achmad Djufrie, pengendalian inflasi menjadi salah satu program strategis yang harus dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh unsur pemerintah dan stakeholder terkait.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan masyarakat tidak terbebani,” ujar Achmad Djufrie.
Ia mengatakan DPRD Kaltara siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga barang dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Kalimantan Utara.
Selain fokus pada pengendalian inflasi, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Achmad Djufrie menilai penguatan pendidikan antikorupsi juga penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Dua hal ini sangat penting, yakni menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan memperkuat budaya integritas di lingkungan pemerintahan,” katanya.
Rakor tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah sekaligus penguatan pendidikan antikorupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Kegiatan dihadiri unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.(*hms)