TANJUNG SELOR – Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Utara mulai diarahkan pada penguatan peran desa. Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggagas konsep Desa Zero Karhutla sebagai strategi agar kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Gagasan tersebut disampaikan Kepala DPMD Kaltara, Dr. Obed Daniel LT., S.Hut., M.M., saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (7/9) pagi.
Menurut Obed, pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Desa perlu dilibatkan sejak awal karena masyarakat merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan aktivitas pembukaan dan pengelolaan lahan.
“Sebagian masyarakat sebenarnya sudah tahu bahwa membakar lahan itu dilarang. Namun, cara ini masih dipilih karena dianggap paling murah dan mudah,” kata Obed.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri. Bagi sebagian masyarakat, penggunaan api untuk membuka lahan masih dianggap lebih sederhana dan efisien dibandingkan metode mekanis yang membutuhkan biaya lebih besar.
Karena itu, DPMD Kaltara mendorong pendekatan yang tidak hanya bersifat larangan, tetapi juga memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil menjaga wilayahnya dari karhutla.
Melalui konsep Desa Zero Karhutla, desa yang mampu mempertahankan wilayahnya tetap bebas kebakaran nantinya dapat diberikan insentif. Bentuknya dapat berupa peningkatan kapasitas maupun dukungan pendanaan yang dapat diarahkan untuk pembangunan desa.
“Desa yang mampu menjaga wilayahnya tetap bebas Karhutla perlu diberikan penghargaan atau insentif. Bentuknya bisa berupa peningkatan kapasitas maupun dukungan dana untuk pembangunan desa,” ujarnya.
Obed berharap konsep tersebut dapat diterapkan sebagai bagian dari perubahan pola penanganan karhutla di Kaltara. Jika selama ini penanganan lebih banyak dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi, ke depan pencegahan diharapkan menjadi prioritas utama.
“Mudah-mudahan konsep Zero Karhutla ini bisa diterapkan. Kita ingin mencegah Karhutla agar tidak terus berulang dari tahun ke tahun,” jelasnya.
Meski menitikberatkan pada pencegahan, DPMD Kaltara juga menilai kesiapan sarana pemadaman tetap penting. Sejumlah peralatan yang dibutuhkan antara lain kendaraan pemadam tipe slip-on, mobil suplai air, hingga armada speedboat untuk menjangkau wilayah yang berada di kawasan perairan.
Penanganan karhutla juga membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah, TNI, Polri dan lembaga terkait lainnya perlu membangun koordinasi agar pencegahan maupun penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat.
Selain membahas karhutla, Obed dalam apel tersebut mengingatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai pentingnya disiplin.
Ia menyoroti kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan pakaian dinas, termasuk bagi ASN yang mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna cokelat khaki.
“Saya meminta ASN yang mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna cokelat khaki menggunakan pakaian sesuai ketentuan, termasuk memasukkan baju ke dalam,” tegasnya.
Obed juga meminta ASN mengikuti apel pagi secara tertib. Menurutnya, kedisiplinan bukan sekadar persoalan aturan, tetapi bagian dari tanggung jawab aparatur sekaligus menjadi contoh bagi ASN di kabupaten/kota dan masyarakat.
Melalui gagasan Desa Zero Karhutla, pemerintah berharap desa tidak hanya menjadi wilayah yang menerima dampak kebakaran, tetapi tampil sebagai garda terdepan dalam mencegah munculnya api. Dengan pendekatan pencegahan dan insentif, upaya menjaga desa tetap bebas karhutla diharapkan dapat menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan.