Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, guna menyusun strategi penajaman penerima manfaat program.
Menurutnya, berdasarkan rekomendasi para ahli dan Kementerian Kesehatan, intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan anak.
“Intervensi gizi dimulai sejak dalam kandungan, kemudian berlanjut hingga usia dua tahun dan tahap pertumbuhan berikutnya melalui pemenuhan gizi yang tepat,” ujar Agustina usai rapat tertutup bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan, hasil kajian tersebut menjadi dasar bagi BGN untuk mengevaluasi kelompok penerima manfaat agar tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah mengeluarkan siswa SMA dari daftar penerima manfaat MBG. Menurut Agustina, kelompok usia tersebut dinilai bukan lagi prioritas utama dalam intervensi gizi dibandingkan ibu hamil, balita, dan anak usia dini.
Selain itu, ia menilai terdapat sejumlah sekolah dengan latar belakang ekonomi keluarga yang relatif mampu sehingga tidak lagi membutuhkan bantuan makan bergizi dari pemerintah.
“Misalnya untuk siswa SMA tertentu yang secara ekonomi sudah cukup baik, tentu akan menjadi bahan pertimbangan dalam refocusing penerima manfaat,” katanya.
Apabila kebijakan tersebut diterapkan, jumlah penerima manfaat MBG diperkirakan berkurang hingga sekitar 8 juta orang. Meski demikian, BGN menegaskan esensi program sebagai upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat tetap dipertahankan.
Saat ini, penerima manfaat MBG meliputi peserta didik di sekolah, santri, serta kelompok rentan yang dikenal sebagai 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program tersebut juga telah diperluas untuk menjangkau kelompok lanjut usia (lansia).
Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan pagu indikatif pelaksanaan MBG tahun 2027 sebesar Rp270,2 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Agustina menegaskan BGN masih akan melakukan berbagai evaluasi dan perbaikan sepanjang semester kedua tahun 2026 sebelum menetapkan kebijakan final terkait sasaran penerima manfaat MBG pada tahun mendatang.
Menurutnya, langkah refocusing bukan untuk mengurangi manfaat program, melainkan memastikan intervensi gizi pemerintah benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan dan memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (*)