Pemkot Surakarta Siapkan 17 Pelatihan Usaha untuk Bantu Pemulung Putri Cempo

Pemulung Putri Cempo Audiensi dengan Pemkot Surakarta

SOLO – Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan sejumlah langkah untuk membantu pemulung di TPA Putri Cempo menghadapi dampak perubahan pengelolaan sampah yang berimbas pada pendapatan mereka.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah memberikan akses pelatihan kewirausahaan melalui Rumah Siap Kerja Bersama (RSKB) bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Surakarta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, Pramutedy Sukoco, S.STP., M.Si., mengatakan terdapat 17 jenis pelatihan kewirausahaan yang dapat menjadi pilihan bagi para pemulung untuk mengembangkan sumber pendapatan baru.

“Kami siapkan 17 jenis pelatihan kewirausahaan. RSKB berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Surakarta akan memberikan beberapa alternatif pelatihan untuk wirausaha, sehingga ke depan bisa memiliki pendapatan lainnya,” kata Pramutedy, Rabu (2/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi antara Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo dengan jajaran Pemkot Surakarta. Pertemuan berlangsung setelah para pemulung sebelumnya mendatangi Balai Kota Surakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi mata pencaharian mereka.

Berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo membuat material yang dapat dipilah pemulung ikut berkurang. Kondisi tersebut kemudian berdampak langsung terhadap penghasilan mereka.

Pemkot Surakarta bersama perangkat daerah terkait berupaya mencari alternatif agar masyarakat yang selama ini menggantungkan pendapatan dari aktivitas pemilahan sampah tetap memiliki kesempatan memperoleh penghasilan.

Kepala BPVP Surakarta Verry Fahrudin, S.E., M.M., mengatakan pelatihan tidak harus dilakukan di kantor atau balai pelatihan. Program juga dapat dibawa langsung ke lingkungan warga melalui skema Mobile Training Unit (MTU).

“Warga bisa mengakses pelatihan yang dilaksanakan di kantor, di balai, ataupun kami laksanakan di tempat warga melalui mobile training unit,” ujar Verry.

Menurutnya, materi pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan serta minat peserta. Sebelum pelaksanaan, BPVP akan melakukan sosialisasi dan pemetaan untuk mengetahui jenis pelatihan yang paling dibutuhkan warga.

Pemetaan tersebut mencakup jenis keterampilan, durasi pelatihan hingga lokasi pelaksanaan. Dengan demikian, program yang diberikan diharapkan tidak sekadar menjadi pelatihan, tetapi dapat mendukung kesiapan warga untuk memulai usaha.

“Kalau mengerucut sasarannya, nanti lebih mengarah ke kesiapan wirausaha,” katanya.

Namun, program pelatihan juga mendapat perhatian dari perwakilan warga. Suparno, perwakilan RW 30 Putri Cempo, mengingatkan adanya pemulung yang sudah berusia lanjut dan kemungkinan tidak memenuhi persyaratan usia untuk mengikuti pelatihan tertentu.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar solusi yang disiapkan pemerintah dapat menjangkau seluruh kelompok pemulung yang terdampak.

“Solusi dan sosialisasi yang diberikan Wali Kota sudah benar. Tetapi kalau ada batasan usia, ini menjadi kendala bagi teman-teman pemulung yang sudah lanjut usia. Kami berharap ada alternatif pelatihan atau solusi lain yang sesuai bagi mereka,” ujar Suparno.

Ia berharap pemerintah tidak hanya menyiapkan skema peningkatan keterampilan bagi pemulung usia produktif, tetapi juga memikirkan alternatif bagi pemulung lanjut usia yang tetap membutuhkan sumber penghasilan.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk memetakan kebutuhan pemulung sekaligus mencari bentuk intervensi yang paling sesuai. Pemerintah berharap pelatihan dan pendampingan yang disiapkan dapat membuka peluang ekonomi baru di tengah perubahan pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo.