Kunjungan itu dilakukan di sela-sela kesibukannya mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I. Denny ingin memastikan seluruh sarana dan prasarana penunjang telah siap sebelum aktivitas perkantoran dan pelatihan dipindahkan ke lokasi baru.
Dalam peninjauan tersebut, Denny masih menemukan sejumlah pekerjaan yang belum sepenuhnya rampung. Ia pun meminta seluruh pihak terkait mempercepat penyelesaian pekerjaan agar gedung bisa segera ditemati.
Menurutnya, percepatan penyelesaian menjadi kebutuhan mendesak mengingat kondisi kantor BPSDM yang saat ini digunakan sudah tidak lagi memadai untuk menunjang berbagai kegiatan pengembangan sumber daya manusia aparatur.
Ia bahkan memberikan tenggat waktu selama 15 hari untuk menuntaskan seluruh pekerjaan yang masih tersisa.
“Gedung ini harus segera difungsikan agar pelayanan dan kegiatan pengembangan kompetensi ASN dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Denny menilai keberadaan gedung baru akan menjadi langkah penting dalam mendukung peningkatan kualitas aparatur sipil negara di Kalimantan Utara. Dengan fasilitas yang lebih representatif, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN diharapkan dapat berlangsung lebih efektif.
Selain itu, ia juga mendorong pemanfaatan gedung secara maksimal agar tidak hanya menjadi pusat pelatihan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi bagi daerah melalui pengelolaan aset yang produktif.
Menurutnya, berbagai fasilitas yang tersedia memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam kegiatan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tak kalah penting, Denny meminta agar unsur budaya dan identitas khas Kalimantan Utara tetap ditampilkan pada bagian akhir penyempurnaan bangunan. Ia berharap gedung tersebut tidak hanya menjadi pusat aktivitas pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan daerah.
Usai melakukan peninjauan di BPSDM, Denny melanjutkan kunjungan ke Gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kaltara dan Ruang Sidang Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) untuk memastikan kesiapan fasilitas pendukung pemerintahan lainnya. (*)