Transaksi Digital Meningkat, Penggunaan Uang Tunai di Kaltara Cenderung Menurun

QRIS dan Uang Tunai Berjalan Beriringan di Kaltara.(AI)

TARAKAN – Perkembangan transaksi digital mulai mengubah pola masyarakat Kalimantan Utara dalam melakukan pembayaran. Bank Indonesia (BI) Kalimantan Utara mencatat kebutuhan dan peredaran uang tunai menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara, Agus Taufik, mengatakan perubahan tersebut diduga seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan transaksi non-tunai di tengah masyarakat.

Hal itu terlihat dari perkembangan berbagai layanan pembayaran digital, termasuk penggunaan QRIS dan transaksi digital lainnya yang terus mengalami peningkatan.

“Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, itu cenderung semakin menurun. Penurunan ini kenapa? Ya, bisa jadi karena kecenderungan peningkatan transaksi non-tunainya,” ujar Agus Taufik dalam pertemuan media, Senin (9/11/2026).

Dalam paparannya, Agus menyebut peredaran uang kartal tetap menjadi salah satu perhatian Bank Indonesia. Tercatat nilai uang yang keluar dari Bank Indonesia atau outflow mencapai sekitar Rp2 triliun, sementara uang yang kembali masuk atau inflow berada di kisaran Rp1,1 triliun.

Meski demikian, peredaran uang tunai di masyarakat masih memiliki peran penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan transaksi di berbagai wilayah Kalimantan Utara yang memiliki kondisi geografis cukup menantang.

Agus menegaskan, Bank Indonesia tetap memastikan ketersediaan uang rupiah di seluruh wilayah Kalimantan Utara, termasuk daerah-daerah perbatasan.

“Apalagi Kalimantan Utara cukup luas secara geografis. Kami memastikan dan itu sudah menjadi mandat, di seluruh wilayah Kalimantan Utara, apalagi daerah perbatasan, kami bersinergi dengan perbankan untuk menyediakan uang kartal dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, dan tentunya dengan kualitas yang layak edar,” katanya.

Untuk mendukung distribusi uang rupiah, BI Kalimantan Utara juga bekerja sama dengan perbankan melalui jaringan layanan kas di sejumlah daerah, seperti Tanjung Selor, Nunukan, dan Malinau.

Selain memastikan kecukupan pasokan, BI juga terus menjaga kualitas uang yang beredar. Uang yang dinilai tidak layak edar akan ditarik dari masyarakat untuk diolah dan dimusnahkan, kemudian digantikan dengan uang baru yang layak digunakan.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi pembayaran, Agus menilai penggunaan transaksi digital dan uang tunai akan tetap berjalan berdampingan. Digitalisasi terus berkembang, namun kebutuhan masyarakat terhadap uang fisik, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses dan tantangan geografis, tetap menjadi perhatian Bank Indonesia.

Dengan demikian, transformasi pembayaran digital di Kalimantan Utara diharapkan dapat terus berkembang tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh uang rupiah yang cukup, mudah diakses, dan layak edar hingga ke wilayah terluar dan perbatasan.