MALINAU – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah serta mendorong pemerataan pembangunan saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malinau yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD, Selasa (28/7/2026).
Dalam sambutannya, Jakaria menekankan bahwa rapat paripurna bukan sekadar agenda konstitusional tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan yang transparan dan akuntabel antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pengelolaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Malinau mengapresiasi seluruh pandangan, saran, serta kritik konstruktif yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Pemkab Malinau menyatakan komitmennya untuk memperluas pemerataan pembangunan, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperketat pengelolaan hibah dan bantuan keuangan, serta mempercepat realisasi belanja modal guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga memastikan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Jakaria menegaskan bahwa pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, khususnya melalui peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar menjadikan seluruh masukan DPRD sebagai bahan evaluasi dan segera ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program kerja.
Menurutnya, sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan Kabupaten Malinau yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan. (*)