LOMBOK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang digelar di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7).
Raker APPSI 2026 secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dengan mengusung tema “Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Kegiatan tersebut diikuti 28 gubernur dan wakil gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia.
Gubernur Zainal hadir bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara, di antaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kepala Dinas PUPR Perkim, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta Plt. Kepala Biro Hukum.
Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal selaku tuan rumah dan Ketua APPSI Rudi Mas’ud, yang juga Gubernur Kalimantan Timur. Keduanya menekankan pentingnya APPSI sebagai wadah memperkuat sinergi antarpemerintah provinsi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya mengatakan kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, penyesuaian kebijakan nasional, perkembangan media digital, hingga persoalan hukum.
“Suasana kebatinan seorang kepala daerah memang tidak mudah. Tekanan datang dari berbagai arah, sehingga dibutuhkan ruang untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kebersamaan,” ujar Bima Arya.
Ia menegaskan APPSI harus menjadi forum yang tidak hanya memperkuat koordinasi antardaerah, tetapi juga menjadi ruang berbagi pengalaman dalam menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan pemerintahan.
Bima Arya juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar seluruh kepala daerah terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui pengelolaan anggaran yang efektif, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), optimalisasi aset daerah, serta membangun kemitraan yang produktif.
Selain itu, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan program pembangunan berjalan selaras.
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas kepala daerah di tengah maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ia meminta hubungan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus dibangun secara konstruktif dan sesuai ketentuan hukum.
Di akhir arahannya, seluruh gubernur diminta memberikan perhatian terhadap penyelesaian batas wilayah antardaerah. Kementerian Dalam Negeri, katanya, siap memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi yang intensif.
Raker APPSI Tahun 2026 berlangsung selama tiga hari, mulai 15 hingga 17 Juli 2026 di Senggigi, Lombok, NTB. (dkisp)