JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong percepatan pemerataan akses listrik hingga ke wilayah perbatasan. Pasalnya, masih terdapat 123 desa di Kaltara yang belum teraliri listrik secara memadai dan mayoritas berada di daerah dengan akses transportasi yang sulit.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, saat mengikuti Rapat Koordinasi Program Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (25/5).
Dalam kesempatan itu, Ingkong menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program elektrifikasi yang menjadi salah satu upaya pemerintah pusat memperluas akses energi hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Menurutnya, listrik tidak hanya menjadi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik di desa-desa perbatasan.
“Kami siap mendukung percepatan Program Listrik Desa melalui kemudahan perizinan dan penyediaan lahan yang dibutuhkan. Harapannya seluruh desa di Kaltara dapat segera menikmati akses listrik yang merata,” ujar Ingkong.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Kaltara yang didominasi wilayah perbukitan, hutan, serta lokasi desa yang berjauhan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan jaringan listrik. Namun hal tersebut tidak boleh menjadi penghambat pemerataan pembangunan.
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa Program Lisdes merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan dukungan seluruh pihak untuk mempercepat pelaksanaannya.
Menurut Tri, sejumlah kendala masih ditemui di lapangan, termasuk keterbatasan akses menuju lokasi pembangunan dan kebutuhan lahan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal.
Meski demikian, pemerintah pusat tetap optimistis target pembangunan dapat tercapai. Pada 2026, Program Lisdes mendapat dukungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) lebih dari Rp9 triliun dengan target pembangunan di 1.516 lokasi di seluruh Indonesia.
Hingga April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen dari target yang ditetapkan.
Bagi masyarakat Kaltara, khususnya yang tinggal di kawasan perbatasan, program ini menjadi harapan besar untuk menghadirkan layanan listrik yang andal sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan dan pembangunan desa.
Sebagai bentuk komitmen bersama, rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan naskah dukungan Program Listrik Desa oleh pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah.(*dkisp)