TARAKAN – Untuk memastikan kemanan pangan di bidang perikanan. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dr. Ir Pamuji Lestari, M., Sc. Berkunjung ke Kalimantan Utara (Kaltara).
Dikatakannya, kunjungannya kali ini untuk melihat langsung bagaimana pelayanan dan fasilitas yang sudah ada di daerah perbatasan. Sebab dari belasan Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN), 4 diantaranya ada di Kaltara dengan 3 daerah yang menjadi fokus wilayah kerja yakni Tanjung Selor, Nunukan dan Sebatik. “Di kami, (BKIPM, red) Khusus Sebatik menjadi wilayah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT),” terangnya.
Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden (Inpres) no 1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di perbatasan. Sehingga kehadiran BKIPM menjadi sangat penting untuk memastikan lalulintas komoditas bisa dicegah hama penyakitnya. Agar hasil perikanan yang di ekspor maupun diimpor terjamin keamanannya.
Lebih lanjut untuk menjamin mutu itu tidaklah mudah. Pengusaha atau mitra harus memiliki sertifikat pengendalian mutu hasil Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), termasuk juga sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau disebut juga
Health Certificate (HC). “Karenanya kami juga mendorong teman-teman untuk menjaga perbatasan,” tegasnya saat di temui di kantor BKIPM yang ada di Jalan Lestari, kelurahan Karang Harapan, Tarakan belum lama ini.
Adapun hasil kunjungannya yang berkaitan dengan pengoperasian PLBN, dijelaskan wanita berhijab ini sudah melakukan pembicaraan bersama melalui forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama (K3). Hal ini dilakukan antar kementerian lembaga, baik itu di pusat maupun di daerah. Dimana ada yang menangani fungsi perbatasan, fungsi kesehatan. “Bahkan ada yang dengan badan karantina pertanian, imigrasi dan bea cukai. Kita semua di perbatasan ini harus bersatupadu antar kementerian lembaga,” urainya setelah melaku kunjungan pada (8/12).
Lebih lanjut ingat sangat mengapresiasi PLBN yang ada di Kaltara. Sebab menurutnya sudah bisa bersaing dengan negara tetangga, yakni Malaysia dan Tawau. Walaupun masih ada kekurangan sarana dan prasana penunjang lainnya namun menurutnya tidak terlalu signifikan. “Yang terpenting pemerintah pusat memberikan perhatian penuh, karena garda depan,” tutupnya. (kj)