TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs Zainal A Paliwang, SH, M.Hum membahas akses pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 Harga di wilayah Kaltara. Hal ini terungkap saat menggelar pertemuan bersama PT Pertamina (Persero) dan BPH Migas, Rabu (9/6).
Menurutnya, pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari rapat koordinasi antara Pertamina, Pemerintah Daerah Kalimantan dan BPH Migas pada 22 April 2022 lalu. Tujuannya untuk membahas 9 ruas jalan dan 11 dermaga akses SPBU BBM 1 Harga di wilayah Kaltara yang memerlukan perbaikan dan pembangunan.
Gubernur menyebutkan program BBM 1 Harga bertujuan untuk mengurangi disparitas harga dan untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan energi.
“Saya berharap dari pertemuan ini dapat memberikan perbaikan akses guna mempercepat pendistribusian BBM ke lembaga penyalur BBM 1 Harga. Sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar,” katanya.
Ia menjelaskan, Kaltara telah membangun 13 titik lokasi lembaga penyalur BBM 1 Harga dan ditargetkan hingga 2024 sebanyak 18 titik. Satu titik lokasi yang dinilainya cukup menantang untuk mewujudkan SPBU BBM 1 Harga, yakni di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
“Untuk mencapai ke sana, BBM harus disalurkan melalui tiga moda transportasi. Yakni darat, laut, dan udara. Karena kondisi wilayah Krayan yang hanya mampu dijangkau oleh pesawat khusus jenis air traktor. Melihat kondisi ini kita berharap proyek pembangunan jalan darat dari Malinau ke Long Bawan segera terwujud,” terangnya.
Dari laporan yang ia terima, terdapat sejumlah permasalahan yang terjadi di Kaltara. Pertama mengenai pendistribusian BBM di beberapa lembaga penyalur untuk BBM jenis Pertalite sering kosong. Hal ini terjadi setelah BBM jenis pertalite menjadi BBM khusus penugasan (JBKP).
Kedua, masih ada sejumlah lembaga penyalur BBM yang pendistribusiannya melalui Depo Tarakan. Seperti Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Malinau, sehingga lembaga penyalur sulit untuk melakukan monitoring dan pengendalian.
Ketiga, jumlah transportasi darat untuk pendistribusian BBM harus dievaluasi ulang untuk mengimbangi pertumbuhan lembaga penyalur BBM yang semakin meningkat jumlahnya.
“Saya berharap kepada BPH Migas untuk dapat mengevaluasi ulang jumlah kuota BBM yang diberikan ke Kaltara. Sesuai dengan usulan kabupaten kota se-Kaltara. Kemudian kepada PT Pertamina Patra Niaga, diharapkan juga melakukan evaluasi ulang jalur pendistribusian BBM untuk beberapa lembaga penyalur BBM di Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung,” imbuhnya.
Ini diperlukan agar kegiatan monitoring pendistribusian mudah dilakukan oleh tim pengawasan dan pengendalian pemerintah daerah setempat. Ia menyarankan untuk jalur dialihkan ke jobber Berau.
Manager Downstream Government Assignment PT Pertamina (Persero) Rully Nazuli mengatakan tujuan pertemuannya hari ini yang tidak hanya dihadiri Gubernur, tetapi juga dihadiri langsung Bupati Bulungan Syarwani S.Pd.,M.Si. Di mana hasil pertemuan tersebut untuk memastikan ruas jalan yang menjadi target perbaikan.
Lalu mengenai rencana kerjanya. Setelah dirangkum dari seluruh titik, sudah ada yang memiliki rencana kerja dan berprogress. Ada juga yang mempunyai rencana kerja namun belum dimulai dan ada yang belum memiliki rencana kerja karena belum ada dana.
Untuk itu dari pertemuan ini membicarakan tentang status jalan baik di desa/kabupaten maupun provinsi. Sehingga mendapatkan support dari provinsi maupun pusat melalui dana bantuan ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. “Yah bagaimana caranya, tujuannya hari ini ada sejumlah opsi yang bisa kita tindaklanjuti untuk kedepannya,” tambahnya.
Rully mengakui, beberapa bulan sebelumnya tim Pertamina telah mengidentifikasi titik jalan rawan resiko secara nasional. Hasilnya terdapat 60 titik rawan resiko, sehingga memerlukan perbaikan jalan maupun dermaga. Tim dari PT Pertamina juga sudah menyurati ke PUPR dan Kemenhub untuk memperbaiki sarana akses BBM ini.
“Lalu inisiatif BPH Migas mengundang dari pemda terkait pada bulan ramadan lalu yang dihadiri langsung oleh Menko Marves, Bappenas, Kemnhub. Selain itu juga hadir dari Kaltara, ada tiga kabupaten yang menjadi salah satu target perbaikan jalan untuk memuluskan penyaluran BBM 1 Harga,”terangnya. (dkisp)