MIMIKA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta memperkuat komitmen menjaga toleransi dan keberagaman dengan berpartisipasi dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Komitmen tersebut ditandai dengan lahirnya Deklarasi Mimika untuk Kemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia, Senin (16/11/2026).
Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, turut mengikuti konferensi yang mempertemukan pimpinan daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh adat, akademisi, komunitas, serta berbagai elemen masyarakat dari sejumlah daerah di Indonesia.
Deklarasi Mimika dibacakan Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan ditandatangani para pimpinan daerah serta pemangku kepentingan yang hadir. Kesepakatan tersebut menjadi komitmen bersama untuk menempatkan toleransi dan kerukunan sebagai bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan.
Deklarasi tersebut memuat delapan poin kesepakatan dan 11 komitmen bersama. Substansinya mencakup penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang inklusif, perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pencegahan diskriminasi berdasarkan agama, etnis, gender, maupun identitas sosial.
Selain itu, kesepakatan tersebut menekankan perlindungan kelompok minoritas dan rentan, optimalisasi peran FKUB sebagai ruang dialog, serta penguatan pendidikan toleransi bagi generasi muda.
Pemerintah daerah juga didorong mengembangkan kebijakan publik yang tidak diskriminatif dan memperluas jejaring kota serta kabupaten toleran di Indonesia.
Keikutsertaan Surakarta dalam konferensi tersebut sekaligus menjadi ruang berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi antardaerah dalam merawat keberagaman.
Surakarta sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan sekaligus memberikan perlindungan terhadap keberagaman masyarakat.
Penguatan toleransi juga dilakukan melalui optimalisasi peran FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta berbagai kegiatan budaya yang mempertemukan masyarakat dari latar belakang berbeda.
Deklarasi Mimika diharapkan tidak sekadar menjadi kesepakatan formal dalam konferensi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, pelayanan publik yang inklusif, serta praktik kehidupan sehari-hari.
Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan memberikan perlindungan serta kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.














Leave a Reply
View Comments