DPRD Kaltara Dorong Pemerataan Akses Buku Bermutu hingga Perbatasan

Ketua Pansus IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah Dorong Buku Bermuatan Lokal Perkuat Literasi Generasi Muda

TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan bermutu, termasuk di wilayah perbatasan, pedalaman dan kepulauan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, mengatakan pembentukan regulasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses terhadap ilmu pengetahuan.

Menurutnya, pengembangan budaya literasi tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan. Masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap buku dan fasilitas literasi.

“Ranperda ini diharapkan menjadi fondasi kebijakan dalam mengakselerasi pemerataan literasi di Kalimantan Utara. Sebab, seluruh masyarakat berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses bahan bacaan bermutu,” ujarnya.

Syamsuddin mengatakan kondisi geografis Kalimantan Utara menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan pemerataan tersebut. Wilayah yang terdiri dari kawasan perkotaan, perbatasan, pedalaman hingga kepulauan membutuhkan kebijakan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Ia mencontohkan wilayah Krayan yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam penyediaan akses pendidikan maupun bahan bacaan.

“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan maupun pedalaman memiliki keterbatasan akses terhadap buku dan fasilitas literasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Selain memperluas akses buku, Ranperda tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi juga mendorong pengembangan buku teks bermuatan lokal. Materi bacaan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman generasi muda terhadap sejarah, budaya, bahasa daerah dan kearifan lokal Kalimantan Utara.

Menurut Syamsuddin, regulasi ini juga membuka ruang bagi pembinaan penulis, penerjemah serta pelaku industri perbukuan lokal. Dengan demikian, pengembangan literasi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan minat baca, tetapi juga mendorong tumbuhnya kreativitas dan produktivitas masyarakat.

“Pengembangan literasi tidak hanya berfokus pada peningkatan minat baca, tetapi juga mendorong tumbuhnya kreativitas dan produktivitas masyarakat daerah,” ujarnya.

Dalam proses pembahasan, seluruh fraksi DPRD Kaltara memberikan persetujuan terhadap Ranperda tersebut dengan sejumlah catatan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya mengintegrasikan program pengembangan literasi ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah secara terukur.

Syamsuddin menegaskan, regulasi tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Implementasi program harus benar-benar menyentuh masyarakat, mulai dari sekolah, taman bacaan masyarakat, perpustakaan desa hingga lingkungan keluarga.

“Harapan kami, regulasi ini benar-benar diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. DPRD akan terus mengawal agar pengembangan perbukuan dan budaya literasi dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Utara,” pungkasnya.

Dengan hadirnya regulasi tersebut, DPRD Kaltara berharap kesenjangan akses terhadap buku dan bahan bacaan dapat semakin diperkecil, sehingga masyarakat di wilayah perkotaan hingga daerah perbatasan memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia.