TARAKAN – Keluhan mengenai ketidaktepatan data kelompok kesejahteraan masyarakat mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, di Kota Tarakan.
Dalam dialog bersama warga di Kedai Celebes, Ahad (15/11/2026), masyarakat menyoroti data desil 1 hingga 4 yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi warga di lapangan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena data kelompok kesejahteraan memiliki kaitan dengan berbagai program pemerintah. Mulai dari bantuan sosial, beasiswa hingga kepesertaan jaminan kesehatan.
Selain masalah ketepatan data, warga juga menyampaikan keluhan terkait proses pelayanan di bidang sosial yang dinilai masih cukup rumit.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Syamsuddin Arfah mengatakan persoalan data dan pelayanan sosial perlu dibahas bersama instansi yang berwenang.
Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan itu berencana mengundang Dinas Sosial, BPJS dan perangkat daerah terkait untuk membahas persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Kalau untuk keterkaitan data desil tadi, nanti Dinas Sosial, BPJS dan perangkat daerah terkait juga akan kita undang,” ujar Syamsuddin.
Menurutnya, persoalan data kesejahteraan tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan berbagai program pemerintah yang menyasar masyarakat.
“Karena irisannya nanti ke beasiswa, BPJS Kesehatan dan program lainnya. Ini yang harus kita dudukkan bersama supaya persoalan ini bisa selesai,” katanya.
Syamsuddin menilai pertemuan bersama instansi terkait penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan yang terjadi di lapangan.
Ia berharap langkah tersebut dapat mendorong perbaikan dan validasi data, sehingga program pemerintah benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang berhak menerima manfaat.
“Masukan dari masyarakat ini tentu menjadi bahan bagi kami untuk melakukan tindak lanjut. Harapannya, persoalan data dan akses terhadap program pemerintah bisa dicarikan jalan keluarnya bersama,” pungkasnya.














Leave a Reply
View Comments