TANJUNG SELOR – Keterbatasan kemampuan fiskal pada tahun anggaran 2027 menjadi tantangan bagi keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Utara. Dalam kondisi ruang anggaran yang terbatas, pemerintah daerah didorong semakin selektif dalam menentukan program agar belanja pembangunan tetap menyasar kebutuhan yang paling mendesak.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, mengatakan kondisi keuangan daerah harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun prioritas pembangunan. Menurutnya, tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat direalisasikan secara bersamaan karena keterbatasan kemampuan anggaran.
“Tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan secara bersamaan sehingga diperlukan pemilahan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kewenangan pemerintah daerah,” kata Nasir.
Ia menegaskan, keterbatasan fiskal bukan berarti aspirasi masyarakat diabaikan. DPRD tetap berkewajiban menyerap dan memperjuangkan kebutuhan warga, namun setiap usulan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.
Menurut Nasir, langkah tersebut penting agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Selain mempertimbangkan kemampuan fiskal, pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga perlu diperhatikan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemahaman terhadap kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan diperlukan agar aspirasi pembangunan tidak berhenti pada tahap penyampaian. Usulan masyarakat harus diarahkan kepada pemerintah atau instansi yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menindaklanjutinya.
Dengan pola tersebut, keterbatasan anggaran diharapkan tidak menjadi alasan terhambatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Nasir menilai penetapan prioritas yang tepat menjadi salah satu kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Kaltara pada 2027. Pemerintah daerah perlu memastikan program yang dijalankan benar-benar memiliki dampak dan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Penentuan prioritas secara tepat menjadi langkah penting agar pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan fiskal tahun anggaran 2027,” pungkasnya.
DPRD Kaltara berharap pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan pembangunan secara lebih terukur di tengah keterbatasan ruang fiskal. Dengan perencanaan yang tepat dan pembagian kewenangan yang jelas, program pembangunan diharapkan tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara.














Leave a Reply
View Comments