Reses di Nunukan, Nasir Soroti Sulitnya Warga Mengakses Program Bantuan Usaha

Reses Muhammad Nasir Jadi Ruang Warga Sampaikan Aspirasi Usaha dan Ekonomi

NUNUKAN – Keinginan masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil ternyata belum sepenuhnya diiringi kemudahan dalam mengakses program bantuan pemerintah. Masih banyak warga yang memiliki semangat berusaha, namun belum memahami prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan dukungan yang tersedia.

Persoalan tersebut mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., bersama komunitas majelis taklim di Jalan Antasari, Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/2026).

Dalam dialog yang berlangsung bersama masyarakat, sejumlah peserta, khususnya kalangan ibu-ibu yang telah menjalankan usaha kecil, mempertanyakan tata cara mendapatkan bantuan usaha hingga proses pembentukan kelompok yang menjadi salah satu persyaratan dalam program pemerintah.

Muhammad Nasir menilai pertanyaan tersebut menjadi catatan penting. Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat bukan semata-mata kurangnya keinginan untuk berusaha, melainkan masih terbatasnya informasi dan pendampingan dalam mengakses program pemberdayaan.

“Jangan biarkan masyarakat kebingungan sendiri ketika ingin membentuk kelompok usaha. Kalau mereka belum tahu caranya, pemerintah harus membantu memberikan penjelasan dan pendampingan,” kata Nasir.

Anggota DPRD Kaltara tersebut mengatakan, dukungan terhadap pelaku usaha kecil tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk bantuan modal maupun sarana produksi.

Menurutnya, masyarakat juga membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk, mengelola keuangan, memperluas pemasaran, mengurus legalitas usaha hingga mendapatkan akses terhadap sumber permodalan.

“Usaha kecil masyarakat sering kali memiliki potensi besar. Tetapi tanpa pendampingan, mereka sulit berkembang. Karena itu, pemerintah harus hadir membantu meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku usaha,” ujarnya.

Politisi PKS itu berharap perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UMKM dapat lebih aktif turun ke tengah masyarakat untuk memberikan informasi mengenai program-program yang tersedia.

Menurut Nasir, semangat masyarakat untuk membangun dan mengembangkan usaha harus direspons dengan pelayanan yang memudahkan. Dengan demikian, program bantuan dan pemberdayaan dapat benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.

Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat menjadi bahan masukan bagi Nasir untuk diperjuangkan sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Ia berharap akses informasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha kecil terus diperkuat agar masyarakat tidak hanya memiliki keinginan untuk mandiri secara ekonomi, tetapi juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.