TARAKAN – Aspirasi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik dan kebutuhan infrastruktur. Berbagai persoalan sosial yang berkembang di lingkungan warga juga membutuhkan perhatian dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menyerap berbagai masukan terkait persoalan sosial dan rencana pembahasan sejumlah peraturan daerah.
Dialog tersebut berlangsung dalam kegiatan reses di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026), yang dihadiri ketua RT, tokoh masyarakat dan warga.
Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan itu mengatakan, kegiatan reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengarkan secara langsung persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain membahas kondisi pembangunan dan keterbatasan fiskal daerah, pertemuan tersebut juga membicarakan sejumlah regulasi yang telah dijalankan maupun yang direncanakan untuk dibahas DPRD Kaltara.
“Dalam reses ini kami membahas perda-perda yang sudah kita jalankan dan perda-perda yang rencananya akan kita bahas atau akan kita pansuskan,” ujar Syamsuddin.
Menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam memberikan gambaran mengenai kondisi dan persoalan yang terjadi di lingkungan sosial.
Dalam dialog tersebut, perhatian terhadap pembinaan generasi muda serta penguatan peran keluarga dan lingkungan turut menjadi salah satu topik yang dibicarakan.
Syamsuddin menjelaskan, setiap rencana pembentukan peraturan daerah harus melalui sejumlah tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk penyusunan kajian akademik.
Untuk mendukung proses tersebut, pihaknya berencana melibatkan kalangan akademisi dalam penyusunan kajian terhadap regulasi yang akan dibahas.
“Kajian akademisnya nanti kita kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan. Setelah itu, baru kita lanjutkan dalam proses pembahasan perda,” katanya.
Ia berharap reses tidak sekadar menjadi agenda pertemuan antara wakil rakyat dan konstituen, tetapi juga menjadi sarana komunikasi dua arah dalam membangun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Berbagai masukan yang dihimpun, lanjut Syamsuddin, akan menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Kaltara dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
“Dengan bertemu langsung, kami bisa mendengar apa yang menjadi perhatian masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan dalam menjalankan tugas di DPRD,” pungkasnya.