TARAKAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap perkembangan pergaulan remaja sebagai bagian dari upaya melindungi generasi muda.
Hal tersebut disampaikan politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan itu saat menggelar kegiatan reses bersama masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Syamsuddin mengatakan persoalan sosial yang berkaitan dengan perkembangan generasi muda perlu mendapat perhatian bersama, baik dari keluarga, lingkungan maupun pemerintah.
Menurutnya, orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan dan pengawasan kepada anak-anak, terutama di tengah perkembangan sosial yang semakin kompleks.
“Pengawasan dan perhatian terhadap anak-anak kita perlu terus diperkuat. Jangan sampai kita lengah terhadap perkembangan pergaulan dan persoalan sosial yang ada di sekitar mereka,” ujarnya.
Syamsuddin mengatakan, persoalan perlindungan dan pembinaan generasi muda juga menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kegiatan reses tersebut.
Ia menyebut DPRD Kaltara tengah mempersiapkan sejumlah pembahasan regulasi yang berkaitan dengan persoalan sosial dan penguatan perlindungan generasi muda.
Setiap rencana pembentukan peraturan daerah, lanjutnya, akan melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku, termasuk penyusunan kajian akademik.
Syamsuddin mengatakan pihaknya berencana melibatkan kalangan akademisi dalam penyusunan kajian tersebut, salah satunya melalui kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan.
“Kajian akademisnya nanti akan kita persiapkan. Setelah itu, baru melalui tahapan pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah,” katanya.
Ia berharap masyarakat juga dapat mengambil peran dalam menciptakan lingkungan yang positif bagi perkembangan remaja.
Menurutnya, perlindungan generasi muda tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, lingkungan dan seluruh elemen masyarakat.
Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai masukan masyarakat terkait persoalan sosial akan dihimpun sebagai bahan bagi DPRD Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.