NUNUKAN – Perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus membutuhkan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak. Pemerintah, lembaga layanan hingga masyarakat dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan setiap anak mendapatkan penanganan yang tepat.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahman, mengatakan persoalan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja.
Menurutnya, lembaga layanan dan masyarakat memiliki posisi penting karena sering kali menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan anak.
“Ini bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah punya kewenangan, lembaga layanan punya fungsi masing-masing, dan masyarakat juga punya peran dalam melihat persoalan anak di lingkungannya,” ujar Rahman melalui pesan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Politisi asal Daerah Pemilihan Nunukan itu menjelaskan, persoalan yang dihadapi anak yang membutuhkan perlindungan khusus sering kali saling berkaitan.
Seorang anak, kata dia, dapat membutuhkan beberapa bentuk layanan sekaligus, mulai dari pendampingan, layanan kesehatan, akses pendidikan hingga dukungan terhadap kondisi keluarga.
Karena itu, Rahman menilai kapasitas lembaga penyedia layanan dan pemahaman masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak perlu terus diperkuat.
Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi kunci agar setiap persoalan dapat segera diarahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan penanganan.
“Kalau ada persoalan, harus tahu siapa yang menangani dan ke mana harus dikoordinasikan. Jangan sampai anak justru tidak mendapatkan layanan karena masing-masing pihak tidak terhubung,” tegasnya.
Rahman menambahkan, masyarakat memiliki peran penting sebagai pihak yang sering kali pertama mengetahui adanya persoalan yang dialami anak di lingkungan sekitar.
Namun demikian, ia mengingatkan agar setiap temuan dan informasi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat sehingga penanganannya tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
“Yang kita butuhkan adalah koordinasi yang berjalan. Masyarakat tahu harus melapor ke mana, lembaga layanan tahu apa yang harus dilakukan, dan pemerintah bisa memastikan penanganannya berjalan,” pungkasnya.