BULUNGAN – Upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung penerimaan negara dan menjaga stabilitas keamanan menjadi fokus audiensi antara Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol. Agus Wijayanto, S.H., S.I.K., M.H., dengan jajaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb dan KPP Pratama Tarakan di Ruang Kerja Kapolda Kalimantan Utara, Selasa (4/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Kaltara didampingi Kabidkeu Polda Kaltara Kombes Pol. Muh Nurhidayat, S.E., Dirreskrimsus Polda Kaltara Kombes Pol. Dadan Wahyudi, S.I.K., S.H., M.Crim., serta Dirsamapta Polda Kaltara Kombes Pol. Andreas Deddy Wijaya, S.I.K.
Rombongan Direktorat Jenderal Pajak dipimpin Kepala KPP Pratama Tanjung Redeb, Raden Ariyo Bisawarno, bersama Kepala Seksi Pengawasan III Praditya Janu Wisaksono dan Kepala KP2KP Tanjung Selor Agung Widodo. Turut hadir Kepala KPP Pratama Tarakan Ricky Dirgantara yang didampingi Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Reza Bagus Fahrudin.
Suasana audiensi berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kedua belah pihak membahas sejumlah isu strategis, terutama penguatan koordinasi dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengamanan penerimaan negara, serta penegakan hukum di bidang perpajakan.
Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Agus Wijayanto menyampaikan bahwa kolaborasi antara kepolisian dan Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif sekaligus mendukung pembangunan daerah.
“Kami mengapresiasi kunjungan silaturahmi dari jajaran KPP Pratama Tanjung Redeb dan KPP Pratama Tarakan. Sinergi yang telah terjalin dengan baik ini perlu terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif. Polda Kalimantan Utara siap mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak sesuai kewenangan yang dimiliki, sehingga upaya peningkatan kepatuhan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara dapat berjalan secara optimal demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” ujar Kapolda.
Selain membahas aspek perpajakan, audiensi juga menyoroti pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif sebagai fondasi bagi tumbuhnya investasi dan aktivitas ekonomi di Kalimantan Utara.
Melalui pertemuan ini, Polda Kalimantan Utara dan jajaran Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen memperkuat hubungan kelembagaan dan meningkatkan koordinasi lintas sektor. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung optimalisasi penerimaan negara, memperkuat penegakan hukum, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. (*)