TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan, Selasa (21/7).
Rapat paripurna dihadiri Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas pembahasan yang telah dilakukan hingga memberikan persetujuan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.
Syarwani mengatakan berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Berbagai masukan, saran, koreksi maupun rekomendasi yang disampaikan melalui pembahasan di komisi, Badan Anggaran hingga pendapat akhir fraksi merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD,” ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD memberikan sejumlah catatan penting, di antaranya pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi industrialisasi, serta penguatan sektor ekonomi kerakyatan melalui UMKM, perikanan, pertanian, dan ketahanan pangan lokal.
Bupati menegaskan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan hanya sebagai pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi wujud akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran.
Menurutnya, laporan tersebut menjadi instrumen evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program serta manfaat yang telah dirasakan masyarakat.
“Seluruh catatan, kritik yang konstruktif serta rekomendasi DPRD menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam meningkatkan kinerja pemerintahan,” tegasnya.
Syarwani berharap sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat sehingga pelaksanaan program pembangunan ke depan semakin tepat sasaran, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Bulungan. (*)