JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat langkah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat melakukan pertemuan strategis dengan Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia, Helvi Yuni Moraza, di Kantor Kementerian UMKM RI, Jakarta, Senin (22/6).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal didampingi Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati, S.H., untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan usulan program yang diharapkan mampu mempercepat pengembangan UMKM di wilayah perbatasan tersebut.
Di hadapan jajaran Kementerian UMKM RI, Zainal memaparkan bahwa saat ini jumlah UMKM di Kaltara mencapai 51.840 unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,51 persen per tahun. Meski menunjukkan tren positif, sektor UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
“Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain daya saing produk yang masih perlu ditingkatkan, keterbatasan akses pembiayaan dan pasar, serta minimnya infrastruktur pendukung dan hilirisasi produk,” ujar Zainal.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemprov Kaltara mengajukan dukungan anggaran kepada Kementerian UMKM RI guna mendanai sembilan program prioritas. Program tersebut meliputi sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, business matching dengan perbankan dan lembaga keuangan, bantuan alat produksi, fasilitasi pendamping UMKM, pembangunan Plaza UMKM, fasilitasi promosi UMKM, penguatan rumah kemasan, serta fasilitasi galeri Dekranasda.
Menurut Zainal, program-program tersebut dirancang untuk menciptakan UMKM yang lebih berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan. Jika terealisasi, program itu diproyeksikan mampu memberikan tambahan aktivitas ekonomi daerah hingga Rp102 miliar per tahun.
Selain dampak ekonomi, program tersebut juga diperkirakan mampu menciptakan 500 hingga 1.000 lapangan kerja baru, melahirkan 50 produk unggulan berorientasi ekspor, menghasilkan 240 sertifikasi halal baru, 200 kekayaan intelektual (KI), mendorong 1.000 UMKM naik kelas, serta membantu 300 UMKM menembus pasar modern dan digital.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung pengembangan UMKM, Pemprov Kaltara telah menyiapkan berbagai langkah pendukung. Mulai dari penyusunan regulasi, penyediaan data UMKM, kesiapan bangunan Rumah Kemasan, hingga penyediaan lahan strategis di kawasan Hutan Kota Bundahayati untuk pembangunan Plaza UMKM.
Sementara itu, Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, menyambut positif berbagai usulan yang disampaikan Pemprov Kaltara. Ia mengapresiasi langkah proaktif pemerintah daerah dalam menyusun program yang terukur dan berorientasi pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian UMKM RI berencana melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada Juli mendatang guna melihat langsung potensi serta kebutuhan pengembangan UMKM di daerah.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang lebih kokoh melalui pemberdayaan UMKM di Bumi Benuanta.
Turut mendampingi Gubernur Kaltara dalam pertemuan itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Sapi’i, S.T., M.A.P., Kepala Disperindagkop Kaltara Edy Suharto, S.Sos., M.T., serta Kepala Dinas Pariwisata Kaltara Dr. Njau Anau, S.Pd., M.Si.(dkisp).