TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, menegaskan bahwa usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan ketenagakerjaan harus melalui pembahasan mendalam dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Hal itu disampaikannya dalam rapat pembahasan yang digelar Senin (13/04/2026) di Ruang Rapat Badan Penghubung Provinsi Kaltara, Karang Harapan, Tarakan Barat. Rapat tersebut dihadiri DPRD Kaltara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta DPD FSP Kahutindo Kaltara.
Supa’ad mengungkapkan, gagasan pembentukan Satgas berawal dari aspirasi yang ia serap saat melaksanakan reses, khususnya terkait lemahnya pengawasan ketenagakerjaan di lapangan.
“Ini berangkat dari hasil reses. Banyak masukan dari pekerja dan serikat terkait pengawasan yang belum maksimal,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran dan minimnya jumlah pengawas menjadi salah satu penyebab belum optimalnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan di Kalimantan Utara.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pembentukan Satgas tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian yang komprehensif.
“Ini bukan hanya urusan DPRD, Disnaker, dan satu serikat saja. Harus melibatkan semua pihak, termasuk serikat lain, kepolisian, dan asosiasi pengusaha agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” tegasnya.
Supa’ad juga menekankan pentingnya dasar hukum dalam pembentukan Satgas, mengingat fungsi pengawasan pada dasarnya sudah melekat pada Dinas Tenaga Kerja.
Ia menilai, keberadaan Satgas nantinya lebih tepat sebagai penguat atau pendukung, terutama dalam menyampaikan informasi awal terkait potensi pelanggaran di perusahaan.
“Kalau fungsinya membantu pengawasan, saya kira itu baik. Tapi harus jelas konsepnya, kewenangannya, dan pembiayaannya,” katanya.
Secara pribadi, ia menyatakan mendukung pembentukan Satgas tersebut, namun tetap menekankan perlunya pembahasan lanjutan yang lebih luas.
“Prinsipnya saya setuju. Tapi keputusan tidak bisa diambil hari ini. Kita butuh forum yang lebih besar untuk membahas ini secara detail,” ujarnya.
DPRD Kaltara pun berencana melanjutkan pembahasan dengan mengundang stakeholder terkait guna memastikan kebijakan yang diambil nantinya benar-benar tepat dan bermanfaat. (*)