SOLO – Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan sekadar penyedia makanan bergizi, tetapi juga instrumen strategis untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Hal tersebut disampaikannya usai meresmikan operasional SPPG Kota Surakarta Jebres Mojosongo 9, Jumat (10/4/2026).
“SPPG ini tidak hanya bicara soal pemenuhan gizi, tapi juga berkontribusi terhadap peningkatan IPM, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Peluncuran SPPG Mojosongo 9 menjadi bagian dari program prioritas nasional yang menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya akses pangan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Menurut Astrid, pembangunan fisik tidak akan berjalan optimal tanpa diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Ia menilai pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan, menjadi kunci mencetak generasi sehat, cerdas, dan produktif.
“Kalau masyarakatnya belum maju, pembangunan tidak akan maksimal. SDM unggul dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kecil,” ujarnya.
Selain berdampak pada kesehatan, Astrid juga menyoroti kontribusi SPPG dalam menggerakkan ekonomi lokal. Operasional SPPG Mojosongo 9 melibatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, sehingga turut membuka peluang kerja baru.
“Ini ikut membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi warga,” katanya.
Ia menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam pengelolaan SPPG, yakni produksi, administrasi dan akuntansi, serta peran tenaga ahli gizi. Ketiganya harus berjalan seimbang agar kualitas layanan tetap terjaga.
“Jangan hanya fokus produksi. Perhitungan dan kualitas nutrisi juga harus diperhatikan,” tegasnya.
Astrid memastikan fasilitas SPPG Mojosongo 9 telah memenuhi standar yang ditetapkan. Meski demikian, ia mengingatkan agar aspek keamanan pangan, kebersihan, dan higiene tetap dijaga secara ketat, mulai dari proses penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan.
Sebagai bentuk pengawasan, Pemerintah Kota Surakarta juga telah membentuk Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
“Kami akan terus awasi. Jika ada masalah, kami siap turun langsung,” ujarnya.
Di Kota Solo, program SPPG terus diperluas untuk memperkuat layanan pemenuhan gizi masyarakat. Hingga kini, sejumlah titik SPPG telah dikembangkan di berbagai wilayah, dengan Mojosongo 9 menjadi salah satu unit yang mulai beroperasi guna menjangkau lebih banyak penerima manfaat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.(*ar)