JAKARTA – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memperjuangkan kebutuhan hunian layak membuahkan hasil konkret. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang, berhasil mengamankan tambahan kuota rumah subsidi menjadi 2.000 unit pada tahun ini dalam pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Selasa (24/2).
Kenaikan kuota tersebut melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 596 unit. Tambahan ini menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kaltara yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses hunian layak.
Dalam pertemuan yang berlangsung produktif itu, Gubernur Zainal menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan perumahan di lapangan. Mulai dari penataan kawasan kumuh, rehabilitasi rumah tidak layak huni, hingga peningkatan kuota rumah subsidi seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan wilayah.
Didampingi jajaran perangkat daerah terkait, Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Kaltara telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung sektor perumahan. Namun demikian, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting agar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat berjalan lebih maksimal dan merata.
Menteri PKP Maruarar Sirait dalam kesempatan itu memaparkan sejumlah program prioritas kementeriannya, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembiayaan rumah bersubsidi, hingga pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Seluruh program tersebut merupakan bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah per tahun bagi MBR, petani, nelayan, buruh, dan guru.
Ia juga menekankan pentingnya validitas data dari pemerintah daerah agar program tepat sasaran. “Saya harap data yang diberikan benar dan lengkap supaya masyarakat Kaltara bisa merasakan langsung manfaat program ini,” ujarnya.
Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap Kaltara. Menurutnya, peningkatan kuota menjadi 2.000 unit merupakan langkah nyata dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di provinsi termuda di Indonesia tersebut.
Dengan tambahan tersebut, Pemprov Kaltara optimistis semakin banyak keluarga yang dapat memiliki rumah layak huni dan kehidupan yang lebih sejahtera.(*)