NUNUKAN – Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN) mengharapkan kepada pemerintah daerah, agar dapat menganggarkan dan mendorong jalannya program hilirisasi sektor manufaktur yang berbasis sumber daya alam dan perubahan APBD Tahun 2024 juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Harapan ini disampaikan fraksi PPN pada Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024, di Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan III Tahun 2024, Jumat (02/08/2024).
Melalui juru bicara fraksi, Hendrawan mengatakan, Fraksi PPN mengharapkan kepada pemerintah daerah, agar dapat menganggarkan dan mendorong jalannya program hilirisasi sektor manufaktur yang berbasis sumber daya alam, khususnya di wilayah 4 Kabudaya, salah satunya pabrik Tepung Tapioka, sehingga potensi alam seperti ubi kayu dapat diolah menjadi tepung tapioka dan dapat pula memberi efek yang luas bagi perekonomian masyarakat, diantaranya melalui peningkatan pada nilai tambah bahan baku dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Fraksi PPN juga mengharapkan perubahan APBD tahun anggaran 2024 tetap mengacu dengan kemampuan keuangan daerah.
“Adanya perubahan dan perkembangan dalam APBD Tahun Anggaran 2024. bertujuan untuk menyesuaikan perubahan kepentingan dan kondisi masyarakat yang perlu untuk segera ditampung. Penyusunan perubahan APBD Tahun 2024 harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah daerah Tahun 2024. Hal ini tentunya dilakukan untuk mewujudkan pelayanan efektif yang sesuai dengan harapan masyarakat.”terangnya.
Walau memberikan catatan Fraksi PPN mendukung Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan dibahas bersama.
“Pemandangan Umum Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional terhadap Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Tentang Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 ini kami sampaikan, pada intinya Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mendukung sepenuhnya, untuk dapat dibahas lebih lanjut sehingga dapat menjadi kesepakatan dan dapat dilaksanakan seutuhnya”,pungkasnya.(mld*)